Dana Pendidikan dan Kesehatan Dinaikkan
APBN 2020 Fokus Perkuat Kualitas SDM Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 2.528,8 Triliun
JAKARTA, Jawa Pos – Tantangan ekonomi tahun depan diprediksi semakin berat. Hal itu dipengaruhi ekonomi dunia yang masih mengalami ketidakpastian. Beberapa emerging market juga mengalami krisis. Saat perekonomian negaranegara lain melambat, Presiden Jokowi menekankan bahwa ekonomi domestik harus tumbuh. Salah satu kuncinya adalah meningkatkan daya saing nasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
”SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital,” ujar Jokowi saat membacakan pidato dalam rangka penyampaian pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya di gedung DPR kemarin (16/8).
Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program pembangunan SDM. Tujuannya, memastikan bonus demografi menjadi lompatan kemajuan. ”Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” lanjut Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu memaparkan, fokus RAPBN tahun depan diarahkan pada lima hal. Yakni, penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan program perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan antisipasi ketidakpastian global. Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Belanja tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial.
Sesuai amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara (selengkapnya lihat grafis). Dengan anggaran pendidikan sebesar itu, Jokowi berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, hingga metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Jokowi juga menyinggung soal kartu prakerja. Dia menuturkan, untuk meningkatkan akses keterampilan anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, pemerintah memastikan adanya program kartu prakerja pada 2020. ”Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan. Antara lain, coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, dan operator alat berat,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Jokowi menekankan bahwa sejak 2016 pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara. Untuk program perlindungan sosial, tahun depan pemerintah menyalurkan anggaran untuk 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN). Pemerintah juga akan melanjutkan program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, ada penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako. Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat bisa membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Sebab, jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp 1,8 juta per keluarga per tahun. Sebelumnya hanya Rp 1,32 juta per keluarga per tahun.
Belanja pegawai juga meningkat. Tahun depan pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan tetap menerima gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Selain itu, pemerintah menyiapkan skema program pensiun dan jaminan hari tua (JHT) untuk aparatur negara. Berbagai belanja tersebut diharapkan bisa mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2020, yakni penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Kemiskinan diharapkan turun di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan turun di kisaran 0,375 sampai 0,380.
”Kita juga optimistis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM (indeks pembangunan manusia, Red) mencapai 72,51 pada 2020,” imbuhnya.
Terkait kenaikan anggaran kesehatan, salah satu kenaikan signifikan adalah anggaran peserta PBI (penerima bantuan iuran) menjadi Rp 48,8 triliun dari sekitar Rp 26,7 triliun pada 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah jiwa yang masuk dalam KIS (kartu Indonesia sehat) tahun depan tidak bertambah. Sama dengan tahun ini sejumlah 96,8 juta jiwa. ”Itu untuk antisipasi kenaikan PBI yang dalam hal ini masih digodok dan nanti ditetapkan. Iuran yang baru nanti diharapkan mampu membantu defisit dan meningkatkan kolektabilitas dari masyarakat,” urainya dalam press conference RAPBN 2020 di gedung Ditjen Pajak kemarin. Saat ini memang masih digodok adanya kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, baik untuk peserta mandiri maupun PBI.
Pemerintah juga menargetkan menurunkan angka pengangguran dengan kartu prakerja. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, kartu prakerja akan memberikan perlindungan kepada para pekerja di tengah pasar kerja yang semakin hari semakin fleksibel. ”Kita ingin pastikan mereka ini memiliki skill yang memadai agar kompetitif dan memungkinkan bekerja secara terus-menerus sampai pensiun,” terangnya.
Anggaran yang akan digelontorkan dalam RAPBN 2020 mencapai Rp 10 triliun. Dana sebesar itu disiapkan untuk insentif 2 juta orang. ”Tetapi, ini memang belum dialokasikan. Secara teknis desainnya masih dibahas,” katanya.
Kartu prakerja sejatinya ditujukan agar lulusan SMA/SMK atau perguruan tinggi bisa menambah keterampilan sebelum mencari kerja. Fasilitas itu juga bisa digunakan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Masyarakat yang menganggur bisa mengikuti kursus gratis yang disediakan pemerintah. Setelah pelatihan selesai, masyarakat bisa memperoleh insentif dari pemerintah sebelum mereka mendapatkan pekerjaan baru.
Terkait dengan anggaran pendidikan pada 2020 yang dipatok Rp 505,8 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ada tiga fokus yang akan didorong. Pertama, program peningkatan skill. Kedua, penguatan information and communication of technology (ICT). Hal tersebut dianggap menjadi kebutuhan seiring dengan perkembangan zaman yang bergerak ke arah digital. Ketiga, aktivitas penelitian. ”Penelitian ini sangat penting mengingat beberapa waktu lalu pemerintah dikritik karena rendahnya anggaran penelitian,” ujarnya.
Mendukung arah anggaran terkait penguatan kualitas SDM, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya juga mendorong program link and match antara SMK dan dunia industri. Sebanyak 2.600 SMK dan 750 industri akan dilibatkan untuk memacu program tersebut. ”Kita akan membangun beberapa politeknik. Termasuk di kawasan yang sudah ada investor besar seperti di Cilegon supaya SDM yang dilatih bisa segera terserap oleh industri,” ungkapnya.