Target Stunting di Bawah 20 Persen
Percepatan Penanganan di 260 Kabupaten/Kota Fokus Peningkatan Kualitas SDM di Semua Sektor
JAKARTA, Jawa Pos – Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilakukan secara menyeluruh. Mulai pemberian gizi cukup bagi bayi sejak dalam kandungan hingga peningkatan kualitas SDM manusia dewasa
Di bidang kesehatan, misalnya, salah satu yang menjadi fokus penggunaan anggaran 2020 adalah menurunkan jumlah
stunting. Sebagaimana diketahui, penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir.
Sekretaris Jenderal Kemenkes drg Oscar Primad menuturkan, sesuai dengan pidato presiden saat penyampaian pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya di gedung DPR (16/8), percepatan penanganan stunting tahun depan diperluas ke 260 kabupaten/kota dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada 2019. Dalam RPJMN 2020– 2024, kata dia, penekanan angka
stunting ditargetkan menjadi 19 persen pada 2024.
Saat ini angka stunting masih tinggi. Menurut riset dasar kesehatan (riskesdas), angkanya mencapai 30,8 persen. ”Upaya ini harus dilakukan dengan maksimal dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif,” kata dia seusai upacara Hari Kemerdekaan RI di gedung Kemenkes kemarin (17/8).
Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan, antara lain, pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0–23 bulan. Kemudian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan.
Strategi penurunan stunting itu, menurut Oscar, harus dilakukan dengan bersinergi yang melibatkan beberapa kementerian lembaga serta koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Kemenkes akan melakukan pemerataan tenaga kesehatan. Program Nusantara sehat (NS) yang sudah berjalan dipertahankan. Selain itu, ada gerakan masyarakat hidup sehat (germas) yang dilakukan berbasis keluarga. ”Kegiatan promotif preventif digiatkan,” kata Oscar. Dalam RAPBN 2020, anggaran kesehatan mencapai Rp 132,2 triliun.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan, perbaikan layanan kesehatan juga dilakukan dengan pembenahan BPJS. ”Dalam waktu dekat tentu saja akan kami cari solusi yang terbaik sesuai dengan defisitnya,” ujar dia di istana kepresidenan Jakarta kemarin.
Beberapa opsi disiapkan. Salah satunya, menaikkan besaran iuran. Termasuk bagi peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar APBN. Ada juga rencana untuk memanfaatkan dana kapitasi yang banyak mengendap di puskesmas. ”Itu juga jadi salah satu opsi yang sudah kami pertimbangan,” jelasnya.
Di luar dua opsi tersebut, politikus PDIP itu memastikan bahwa upaya pembenahan manajemen di internal BPJS akan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari hasil audit BPKP belum lama ini. ”Komitmen dari semua pihak harus dijalankan dan dilakukan sehingga gotong royong dalam masalah kesehatan ini,” jelasnya.
Dukungan Industri Sektor industri siap mendukung program peningkatan kualitas SDM. Pemerintah akan lebih intensif menggandeng pihak swasta dalam meningkatkan skill
SDM melalui program vokasi dan link and match.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, para pelaku usaha menyatakan minat yang tinggi terkait pembangunan vokasi training and
education. ”Kami sudah melakukan assessment yang sangat menarik. Ini akan berjalan, terutama vokasi akan berjalan secara masif dan banyak perusahaan terlibat langsung vokasi,” katanya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, Kemenperin telah menyiapkan program pelatihan industri berbasis kompetensi. Misalnya, pelaksanaan diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang akan membidik 35 ribu peserta. Selain itu, Kemenperin bakal memfasilitasi sertifikasi bagi 20 ribu tenaga kerja industri.
Airlangga menambahkan, pihaknya akan terus memfasilitasi pembangunan politeknik atau akademi komunitas. Baik di kawasan industri maupun wilayah pusat pertumbuhan industri. Contohnya yang kini sedang dibangun adalah Politeknik Petrokimia Cilegon, Banten.
”Politeknik tersebut akan mendukung dua industri petrokimia baru di sana,” kata Airlangga di kantor Kemenperin kemarin. Di antaranya, Lotte Chemical yang investasinya mendekati USD 4 miliar dan ekspansi Chandra Asri dengan nilai sekitar USD 4 miliar. ”Jadi, ketika nanti mereka beroperasi, SDM kompeten sudah tersedia,” sambungnya.
Airlangga menegaskan, Kemenperin bakal lebih rajin mengajak pelaku industri agar berpartisipasi dalam mendorong pendirian politeknik. Upaya itu akan didukung melalui penerapan super tax deduction, yakni pemberian insentif bagi industri yang melakukan dan terlibat dalam program pendidikan vokasi. ”Insentif fiskal ini akan memberikan pengurangan penghasilan kena pajak bisa sampai 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap pelaksanaan program vokasinya,” terangnya.
Infrastruktur Jadi Penopang Selain peningkatan SDM, pemerintah masih memfokuskan pembangunan infrastruktur pada 2020. Itu terbukti dari alokasi anggaran infrastruktur yang naik. Dalam RAPBN 2020, besaran anggaran infrastruktur mencapai Rp 419,2 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan memberikan prioritas pada pembangunan SDM, mengundang investasi seluasluasnya, reformasi birokrasi, serta menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Beberapa hal akan menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur. Di antaranya, meneruskan pembangunan infrastruktur dan menyambungkannya ke pusat-pusat produksi. ”Yang namanya peningkatan konektivitas tidak hanya jalan tol dan jalan nasional. Tetapi, bendungan juga harus diteruskan sampai terkoneksi dengan jaringan irigasi persawahannya,” jelas Basuki.
Infrastruktur PUPR menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Juga, akan mempercepat pembangunan SDM. Karena itu, diperlukan terobosan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas hasilnya. ”Saat ini masyarakat yang menjadi objek pajak sangat berharap manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu kementerian (dengan anggaran) terbesar yang diamanahkan, PUPR harus dapat menjalankannya dengan baik, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.