KENAPA KALI LAMONG HARUS JADI ATENSI?

GRESIK, Jawa Pos – Desakan agar para wakil rakyat di DPRD Gresik periode 2019–2024 memiliki komitmen lebih serius terhadap penanganan banjir Kali Lamong terus berdatangan. Demikian juga soal wacana agar mereka bersedia menjalani prosesi pelantikan di area Kali Lamong. Tantangan itu terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di kabupaten ini. Malah, ide tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa legislator.

Misalnya, yang diungkapkan Sekretaris PC GP Ansor Gresik As’adi Iksan. Dia menyebutkan, keberanian para wakil rakyat hasil Pemilu 2019 bersedia dilantik di bantaran Kali Lamong bisa menjadi bukti awal bahwa mereka memiliki komitmen kuat untuk mengatasi masalah itu. ’’Jika memang diperbolehkan secara regulasi, kenapa tidak?’’ katanya.

Gagasan tersebut juga diyakini bisa menjadi titik awal bagi seluruh stakeholder untuk mau memberikan atensi lebih. ’’Menjalani pelantikan di Kali Lamong tidak sebanding dengan apa yang dirasakan masyarakat Gresik Selatan saat banjir tiba,’’ ujarnya.

Wacana pelantikan para anggota DPRD Gresik periode 2019–2024 juga mendapatkan atensi positif dari beberapa legislator yang bakal dilantik. Salah satunya Mujid Riduan. Politikus PDIP yang digadang-gadang bisa menjadi salah seorang pimpinan dewan itu menyebutkan, usulan tersebut layak direalisasikan jika memang bisa jadi solusi. ’’Saya sangat sepakat jika itu Kali Lamong merupakan penyebab utama wabah banjir tahunan di wilayah Gresik Selatan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, banjir yang terjadi sangat parah. Sejak 2011, pemerintah sudah mencanangkan program revitalisasi Kali Lamong. Namun, hingga saat ini, program itu tak pernah terealisasi. Sejauh ini yang dilakukan hanya: Normalisasi badan sungai di sejumlah titik yang dianggap perlu. Perbaikan anak sungai oleh setiap pemerintah kabupaten/kota.

(pelantikan di tanggul Kali Lamong, Red) bisa mengetuk pintu hati semua pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius,’’ ucapnya.

Sebab, lanjut dia, pemicu utama tak kunjung beresnya revitalisasi Kali Lamong adalah komitmen para pemangku kebijakan. Sebab, pemerintah sebeProblem-problem yang menjadi penyebab macetnya revitalisasi Kali Lamong tak pernah ada solusi. Terutama soal pembebasan tanah. Penanganan Kali Lamong juga masih terkendala problem ego sektoral antarinstansi pemerintah. narnya sudah memiliki program untuk mengatasi persoalan banjir tahunan tersebut. ’’Tapi tak pernah jalan karena ada sejumlah masalah,’’ katanya.

Hanya, masalah-masalah itu terjadi berulang-ulang dan tak pernah ada jalan keluar. Contohnya soal lahan. ’’Kami tiap tahun sudah alokasikan dana untuk pembebasan lahan. Tapi tak pernah terealisasi karena problem harga. Sebenarnya, masalah ini bisa tuntas jika pusat turun tangan lebih serius,’’ jelasnya.

Karena itu, jika dengan melantik anggota dewan di bantaran Kali Lamong bisa membuat pemangku kebijakan tergerak untuk memberikan perhatian lebih, dia mengaku sangat setuju. ’’Yang penting, selama tidak menabrak regulasi, kenapa tidak?’’ ucapnya.

Asa besar kepada wakil rakyat agar memberikan atensi lebih besar pada Kali Lamong juga datang dari para kepala desa (Kades) di wilayah yang jadi langganan banjir. Mereka berharap para legislator makin serius memberikan desakan kuat kepada pemangku kebijakan agar segera menangani Kali Lamong.

Misalnya, yang diungkapkan Kades Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Imam Shofwan. Dia menyebutkan, sebenarnya para wakil rakyat sudah menunjukkan keseriusan mereka untuk mendorong penanganan Kali Lamong dipercepat. ’’Seperti lewat hearing. Itu salah satu bukti bahwa mereka memiliki kepedulian,’’ ujarnya.

Hanya, desakan yang kurang kuat tersebut membuat para pemangku kebijakan (baik pemkab, pemprov, maupun pemerintah pusat) tak kunjung memberikan solusi konkret.

Sebagaimana diberitakan, pada Jumat (23/8), para anggota dewan periode 2019–2024 dilantik. Jelang prosesi itu, beberapa elemen mendesak agar mereka lebih serius menuntaskan momok Kali Lamong. Bahkan, demi menggugah semangat para legislator, sejumlah elemen menginisiasi gagasan menarik. Yakni, menantang caleg terpilih untuk menjalani prosesi pelantikan di bantaran Kali Lamong.