Setujui 10.919 Proyek Usulan Warga

Pemkot Butuh Anggaran Setengah Triliun Rupiah

SURABAYA, Jawa Pos – Pemkot telah memverifikasi 14 ribu lebih usulan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) skala kelurahan dan kota untuk realisasi 2020. Jumlah itu meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 10 ribu usulan.

Dari hasil verifikasi, 10.919 proposal dinyatakan lolos. Setelah dihitung-hitung, pemkot harus menyediakan anggaran Rp 504 miliar untuk merealisasikan proyek usulan warga tersebut. Angka itu cukup besar. Nyaris separo dari anggaran pendidikan Surabaya

JPengajuan proposal skala kelurahan: Pengajuan proposal skala kota:

JENIS USULAN

Pekerjaan fisik:

Saluran, paving, taman, PJU, dan lapangan olahraga. Pemberdayaan masyarakat:

Bibit ikan, hidroponik, alat peraga belajar, dan pelatihan kerja.

Nilainya melonjak drastis karena ada instruksi dari pemerintah pusat agarpemdamenyediakan 5 persen anggaran belanjanya untuk pembangunan yang diusulkan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti memiliki detail anggaran musrenbang itu. Sayangnya, data tersebut tak bisa diakses warga. Terutama yang mengusulkan. Karena itu, Reni berharap pemkot menyediakan portal khusus mengenai informasi musrenbang. ’’Paling tidak, warga sudah tahu nanti kampung mana yang dibangun lebih dulu biar mereka punya persiapan,” kata politikus PKS itu.

Reni juga melakukan sidak ke proyek musrenbang berupa saluran drainase di Jalan Dukuh Pakis IV. Warga heran karena sebenarnya proyek tersebut baru saja diusulkan. Proyek serupa yang diusulkan tahun lalu dan lebih mendesak di Jalan Dukuh Pakis Raya malah belum dikerjakan.

Warga semakin dirugikan karena kontraktor mengerjakan secara serampangan. Dua pagar warga jebol. Paving gang juga bergelombang karena sering dilewati alat berat. Jika ada kanal khusus mengenai musrenbang, Reni yakin kejadian itu tak akan terulang di ribuan pengajuan lain.

Selain itu, dia meminta pemkot mempersiapkan para lurah dan tenaga pendukungnya. Mencairkan anggaran setengah triliun rupiah bukan perkara mudah. Apalagi, lurah-lurah belum pernah menjadi kuasa pengguna anggaran. Sebab, selama ini tugas mereka lebih banyak ke pelayanan administrasi warga. Urusan musrenbang biasanya dikerjakan dinas-dinas.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dedi Irianto mengakui, belum semua tenaga kelurahan sudah disertifikasi. Karena itu, pemkot terus menyelenggarakan diklat pengadaan barang dan jasa serta ujian sertifikasi. ”BKD (badan kepegawaian daerah) sudah kerja keras untuk itu. Diutamakan teman-teman kelurahan memang,” ujar mantan Kabag Bina Program tersebut.

Yang harus mengantongi sertifikat pengadaan barang dan jasa bukan hanya lurah. Sekretaris lurah dan kepala seksi pembangunan juga harus mengantongi sertifikasi itu. Beberapa orang yang menjabat saat ini adalah pejabat yang dipromosikan. Karena itulah, banyak yang belum tersertifikasi.

Banyak yang optimistis bahwa serapan anggaran musrenbang bakal besar. Sebab, anggaran yang selama ini dikelola segelintir dinas kini akan direalisasikan 154 kelurahan. ”Tapi, saya enggak berani memprediksi ya. Karena ini kan baru pertama,” katanya.

Kendati begitu, dia berharap para lurah bisa bekerja melebihi realisasi dinas-dinas selama ini. Untuk latihan, lurah-lurah bakal digerojok anggaran Rp 54 miliar musrenbang yang bakal direalisasikan tahun ini.