Perbaiki Basis Data Warga Tidak Mampu

GRESIK, Jawa Pos – Pemkab Gresik tertuntut untuk cepat mengurangi angka kemiskinan. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2018, jumlah warga miskin di Kota Pudak berkisar 12,89 persen dari jumlah penduduk. Artinya, masih dua digit. Padahal, di kabupaten/kota lain di Jatim, ratarata angka kemiskinan sudah turun jadi satu digit.

Salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan itu adalah memperbaiki pelaksanaan program bantuan sosial bagi warga tidak mampu di Gresik. Sebab, dari hasil evaluasi, banyak penerima tidak tepat sasaran. Tim pemkab pun sudah mencoret ribuan keluarga mampu dari daftar penerima bantuan soal. Kini pemkab juga menerapkan skema baru.

Melalui dinas sosial (dinsos), pemkab menerapkan basis data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tak mampu. Data itu bakal menjadi acuan penentuan penerima semua program bantuan sosial. Sistem itu pun sudah disosialisasikan pemkab kepada para tenaga pendamping program sosial di seluruh kecamatan.

”Dengan basis data tersebut, para penerima program lebih

tepat sasaran,” kata Kepala Dinsos Pemkab Gresik Sentot Supriyohadi.

Basis data terpadu itu bakal dijadikan acuan untuk menentukan penerima semua program bantuan sosial. Di antaranya, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Gresik sehat (KGS), program Indonesia pintar (PIP), dan program Gresik pintar (PGP).

Sentot mengatakan, basis data itu bakal terus di-update secara berkala. Paling tidak enam bulan sekali setiap tahun. Dengan demikian, status kelayakan para penerima program bantuan sosial terus terpantau.