Tunggu Tatib Tuntas, Posisi AKD Baru Dibahas

SIDOARJO, Jawa Pos – Sudah sebulan lebih anggota DPRD Sidoarjo periode 2019–2024 dilantik. Namun, sejak pelantikan pada 21 Agustus, para wakil rakyat masih direpotkan bagi-bagi jabatan. Yakni, lobi-lobi posisi alat kelengkapan DPRD (AKD). Padahal, setumpuk pekerjaan rumah dewan menunggu.

Salah satu hal yang urgen dibahas adalah evaluasi APBD Perubahan 2019. Sejak 10 September, nota anggaran itu belum dibahas. Dampaknya, hasil perubahan anggaran dan keuangan (PAK) itu terancam tak bisa diserap.

Pekerjaan lain adalah membahas Rancangan APBD (RAPBD) 2020. Tenggat waktu pembahasan anggaran tersebut memang masih akhir tahun. Namun, ada beberapa program pemkab yang membutuhkan pembahasan secara detail. Salah satunya pembangunan RSUD Sidoarjo Barat.

Ketua DPRD Sidoarjo Usman menjelaskan, pembentukan AKD diupayakan berjalan cepat. Struktur jabatan itu ditargetkan tuntas pekan ini. ’’Kami usahakan cepat selesai,’’ ucapnya.

Informasinya, gambaran besar susunan AKD sudah rampung. Sumber Jawa Pos di DPRD menyebutkan, posisi ketua komisi A diserahkan kepada kader PKB Dhamroni Chudlori. Ketua komisi B dijabat Bambang Pujianto dari Gerindra. Ketua komisi C menjadi jatah Suyarno dari PDIP. Kursi ketua komisi D diisi politikus PKB Abdillah Nasih.

Tinggal dua jabatan lain, yaitu ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dan badan kehormatan (BK). Dari hasil lobi-lobi, lanjut dia, ketua bapemperda dijabat kader PDIP Sudjalil. Posisi ketua BK diemban M. Nizar dari Golkar. Hanya fraksi PAN-PPP dan PKS yang tidak mendapatkan jatah AKD. ’’Karena dua fraksi itu memutuskan untuk menjadi fraksi oposisi,’’ kata sumber tersebut.

Ditanya tentang hal itu, Usman menyatakan bahwa pembentukan AKD menunggu pengesahan tata tertib (tatib). Saat ini draf tatib sudah diajukan ke pemprov. ’’Menunggu fasilitasi dari gubernur,’’ ucapnya.

Setelah fasilitasi turun, Usman berjanji segera menggelar rapat paripurna. ’’Kami tuntaskan secepatnya sekaligus penetapan AKD,’’ tutur politikus PKB itu.