Memperbaiki Citra yang Terpuruk

PENGUCAPAN sumpah/janji anggota DPR dan DPD tidak sekadar mengesahkan mereka sebagai pejabat negara. Lebih dari itu, pengesahan tersebut membawa beban. Suara dari para pemilih mau tidak mau harus dibawa ke dalam ruang-ruang rapat

Maka, beban para anggota dewan itu tidak bisa dibilang ringan.

Untuk DPR, khususnya. Beban utamanya, anggota tidak bisa berjuang sendirian. Mungkin ada di antara mereka yang benarbenar idealis. Tapi, mereka akan menghadapi banyak tembok. Mulai internal fraksi, komisi, hingga institusi DPR itu sendiri. Tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan baik agar ada pembeda dari mereka.

Saya mencatat, sedikitnya ada tiga beban terbesar yang akan dihadapi DPR periode baru ini. Beban pertama, memperbaiki citra DPR yang telanjur terpuruk di mata publik. Cara terbaik untuk memperbaikinya adalah melakukan kerja-kerja yang nyata. Baik dari sisi legislasi maupun menyerap aspirasi.

Berikutnya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menghasilkan produk undang-undang yang memang berguna untuk masyarakat. Salah satu yang terdekat adalah UU yang akan menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota. UU itu harus segera diselesaikan di awal waktu agar tidak menjadi hambatan di kemudian hari.

Persoalan UU juga tidak bisa dilepaskan dari prolegnas. Di periode sebelumnya, tidak semua UU dalam prolegnas bisa diselesaikan. Tapi, tidak mungkin juga kita mencegah DPR untuk mengusulkan RUU dalam prolegnas. Namun, bila yang diusulkan itu tidak diselesaikan, juga akan jadi masalah baru. Solusinya hanya satu: Selesaikan apa yang sudah diprogramkan.

Bila kita bertanya mengapa pembahasan UU begitu lambat, biasanya akan dijawab, pemerintah yang lambat. Sebaliknya, ketika pemerintah kita tanya soal RUU inisiatif mereka yang lambat dibahas, jawabannya adalah DPR yang lambat. Mereka saling melempar persoalan.

Saya mengira, lambatnya proses legislasi juga tidak terlepas dari anggota DPR yang tidak merasa terbebani. Tidak ada satu punishment ketika RUU yang sudah diprogramkan tak diselesaikan. Maka, sekarang publik harus menantang mereka untuk membuat sebuah sistem reward and punishment. Kalau suatu fraksi mengusulkan RUU, harus selesai. Bila tidak, ada punishment. Misalnya, suaranya akan dikurangi 2 persen pada pemilu mendatang. Atau bentuk punishment lain yang bisa memacu mereka untuk bekerja dengan baik.

Beban ketiga adalah menjaga marwah DPR melalui integritas para anggotanya. Jangan sampai terjebak dalam praktik korupsi. Saya rasa, pengalaman periode sebelumnya sudah lebih dari cukup. Sejumlah anggota DPR tertangkap KPK. Bahkan, ketua DPR juga masuk penjara.

Integritas menjadi kunci bagi anggota DPR. Sejak awal harus ditanamkan: Kalau Anda jadi anggota DPR, jangan bermimpi bisa cepat kaya. Harus diakui, godaangodaan di DPR terus memanggilmanggil. Sangat sulit untuk menasihati mereka agar tetap berada di jalur yang benar, jalur yang lurus. Akhirnya, harapan-harapan kita untuk pencegahan tindak pidana korupsi jadi terdengar klise.

Pada akhirnya, semua kembali pada diri mereka masing-masing. Para anggota DPR disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Seharusnya sumpah itu diingat terus. Sumpah itu tidak hanya berlaku di hari pelantikan, tetapi terus mengikat selama mereka menjabat.

Bagaimanapun, kita perlu untuk tetap berharap para anggota dewan bisa bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat. Meskipun, secara pribadi, kalau saya ditanya, saya pasti menjawab tidak yakin. Mereka, terutama yang masih baru, jarang yang memang berjuang sendirian. Banyak dari anggota DPR yang baru itu adalah kerabat seseorang yang sudah punya pengaruh.

Karena saya sudah menyatakan tidak yakin dengan kinerja para anggota DPR periode baru, tugas mereka adalah membalik perkataan saya. Buktikan bahwa ketidakyakinan saya adalah sebuah kesalahan besar. Sesungguhnya, saya sendiri selalu berdoa agar ketidakyakinan saya ini tidak sampai terwujud. Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Bayu Putra