Sekda Pastikan Anggaran Coblosan Aman
SURABAYA, Jawa Pos – Belum ada kepastian terkait sosok yang bakal diusung PKS dalam pilwali 2020. Arah koalisi partai juga belum jelas. Hingga kini, DPW PKS Jatim belum menerima satu pun nama yang bakal dicalonkan. DPD PKS Surabaya masih membuka peluang bagi calon dari luar partai. Padahal, sudah ada nama Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Apalagi, Reni sudah running melakukan sosialisasi.
Ketua DPD PKS Surabaya Ahmad Suyanto menyatakan, partai yang dipimpin masih melakukan penjajakan. Komunikasi politik dengan beberapa tokoh dari luar partai terus dilangsungkan. Namun, dia belum mau menyebut siapa saja yang sudah diajak berkomunikasi. ’’Itu rahasia perusahaan,’’ ujarnya kemarin (1/10).
Suyanto mengatakan, sosok yang bakal diusung tentu harus punya kriteria sebagaimana yang diharapkan organisasi. Salah satunya berkomitmen untuk setia mengabdi. Baik untuk masyarakat maupun partai.
Hingga kini, partai berlambang padi dan bulan itu belum menentukan arah koalisi. Termasuk rencana mengusung kader internal partai untuk maju dalam pilwali tahun depan. Hal itu, kata Suyanto, harus dibicarakan dengan pengurus DPW dan DPP. ’’Tapi, kami prinsipnya terbuka bagi siapa saja yang ingin maju,’’ katanya.
Secara terpisah, Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan menuturkan belum menerima satu pun nama dari pengurus daerah yang akan diusung untuk bertarung dalam pilwali mendatang. Nama Reni Astuti yang selama ini disebut-sebut akan maju juga belum masuk. ’’Belum ada. Kalau Bu Reni itu kan hanya Ketua DPD PKS Surabaya
muncul dari teman-teman media. Tapi, DPD belum mengusulkannya,’’ ungkapnya.
Meski demikian, dia tidak menampik terkait adanya tokohtokoh yang sudah merapat ke PKS. Baik dari kalangan ormas Islam, pengusaha, maupun politikus. Namun, dia belum mau menyebut siapa saja tokoh-tokoh itu. ’’Karena ini kami juga masih penjajakan,’’ ucapnya.
Terkait pendaftaran terbuka, Arif mengaku bahwa mekanisme tersebut tidak berlaku di partainya. Yang selama ini dilakukan hanya meningkatkan intensitas komunikasi politik. Mulai partai politik, ormas, sampai tokoh tertentu secara personal. Semua berasal dari eksternal partai.
Karena itu, dia meminta pengurus DPD lebih proaktif berkomunikasi politik dengan siapa pun. Meski perhelatan pilwali masih jauh, dia berharap DPD Surabaya mempersiapkannya mulai sekarang. Termasuk arah koalisi partai.
Yang paling penting, DPD Surabaya diminta lebih percaya diri untuk mengusung kader partai dalam pilwali mendatang. Sebab, banyak kader PKS yang dinilai potensial dan belum muncul ke permukaan. Karena itu, perlu adanya branding yang dilakukan jauh-jauh hari.
KEKHAWATIRAN terganggunya tahapan pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya gara-gara hibah anggaran dari pemkot belum cair akhirnya bisa dipatahkan. Kemarin pemkot sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk gelaran demokrasi pada 23 September 2020 mendatang tersebut.
Sebelumnya, batas waktu yang diberikan pemerintah pada 1 Oktober sudah mepet. ’’Baru tadi pagi rapatnya. Sudah beres,’’ kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan setelah mengikuti sidang paripurna di DPRD Surabaya kemarin.
Pemkot sebenarnya sudah beberapa kali bertemu pihak KPU dan Bawaslu. Mereka diminta membuat perincian anggaran kebutuhan pilwali atas instruksi dari Kementerian Dalam Negeri mengenai pendanaan pilkada serentak. Seluruh pemda diminta mengalokasikan APBD untuk mendanai pilkada yang berlangsung selama dua tahun anggaran. Yakni, 2019 dan 2020.
KPU Surabaya mengajukan hibah Rp 124 miliar untuk dua tahun. Sementara itu, anggaran Bawaslu Rp 27 miliar. Lantas, kapan anggaran hibah tersebut sudah bisa dicairkan. ”Nanti dilihat dulu perincian anggarannya. Tapi, yang jelas, pilwali tak akan terganggu,” tutur mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) itu.
Tahapan pilwali itu dimulai sejak 30 September lalu. Agendanya, perencanaan program anggaran. Baru setelah itu dilakukan penandatanganan BPHD pada 1 Oktober. Pada tahap awal, KPU dan Bawaslu Surabaya lebih banyak melakukan persiapan awal seperti sosialisasi. Namun, khusus untuk calon peseorangan atau independen, tahapan penyerahan berkas verifikasi dukungan dimulai Desember. Mereka harus mengumpulkan KTP minimal 138 ribu dukungan. Karena anggaran akan dicairkan pemkot, tahapan itu bisa digelar sesuai jadwal.
Tapi, kami prinsipnya terbuka bagi siapa saja yang ingin maju.”