Jumlah TPS Dikurangi

SURABAYA, Jawa Pos – Setelah dihitunghitung, anggaran pilwali 2020 yang dibutuhkan KPU Surabaya mencapai Rp 124 miliar. Namun, setelah pembahasan dengan pemkot, angkanya menyusut menjadi Rp 118 miliar.

’’Ada beberapa faktor. Tapi, yang paling berpengaruh adalah penyusutan jumlah tempat pemungutan suara,’’ ujar Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi dalam rapat di Komisi A DPRD Surabaya kemarin. Jumlah TPS yang diusulkan sama dengan pemilu serentak April lalu, yakni 4.327 titik. Namun, setelah bertemu dengan pemkot, jumlahnya turun jadi 4.121 titik.

Setelah pembahasan panjang, pemkot dan KPU menyepakati bahwa jumlah pemilih minimal di TPS ditambah jadi 525 orang. Penambahan itu membuat jumlah TPS turun. Karena jumlah TPS turun, anggaran pun otomatis turun.

Meski begitu, tidak semua anggaran dikepras. KPU mengusulkan penambahan gaji untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK)

J

PPS bekerja selama 10 bulan, sedangkan PPK 9 bulan. ’’Bayaran mereka selama ini jauh dari UMK. Kami usulkan untuk ditambah,’’ kata ketua KPU Surabaya dua periode itu.

Meski sudah ada kesepakatan dengan pemkot, anggaran pilwali itu belum ada di tangan KPU. Uang tersebut baru bisa dicairkan 14 hari setelah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ditandatangani wali kota. Meski begitu, Syamsi menilai hal tersebut tidak akan mengganggu proses pilwali yang dimulai Oktober ini.

Syamsi menambahkan, penandatanganan NPHD tersebut telat karena pembahasan dengan pemkot memakan waktu. Pemkot berhati-hati agar pemberian hibah ke KPU tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkhur Rohman memahami kehati-hatian pemkot tersebut. Namun, dia berharap sikap itu tidak menghambat proses pilwali. ’’Karena pilwali bisa lancar jika anggaran, SDM, dan logistinya siap,’’ jelas politikus PKS itu.