Sulit Selesai 22 Desember
JAKARTA, Jawa Pos – Deadline Liga 1 pada 22 Desember 2019, tampaknya, akan sulit terpenuhi. Sebab, banyak pertandingan ditunda. Yang paling baru adalah Persija Jakarta melawan Borneo
FC dan PSM Makassar melawan Persipura Jayapura.
Alasan penundaan juga seragam: tidak mendapat izin pertandingan dari kepolisian. Situasi Indonesia yang sedang rawan konflik, baik karena adanya demo maupun kerusuhan di berbagai daerah, menjadi penyebab penundaan tersebut. PT LIB selaku operator kompetisi pun dipusingkan oleh banyaknya laga tunda itu.
Seperti yang dikatakan Public and Relation Manager LIB Hanif Marjuni kepada Jawa Pos kemarin (3/10). Penundaan yang terjadi membuat pihaknya kian sulit menentukan jadwal baru. Sebab, jadwal baru tersebut akan bertabrakan dengan tiga agenda internasional dalam tiga bulan terakhir ini. Yakni, kualifikasi Piala Dunia 2022, SEA Games 2019, serta kualifikasi Piala AFC U-19.
Selain itu, pihak keamanan belum bisa memberikan jaminan apakah laga-laga dalam jadwal baru bakal ada izinnya. Hanif menuturkan, opsi memainkan pertandingan tunda di FIFA Matchday memang paling tepat. ’’Tapi, kami harus berkoordinasi dengan PSSI dulu. Harus bicara dan duduk bersama dengan para peserta Liga 1 juga,’’ ungkapnya.
Untuk PSM, itu merupakan penundaan pertama musim ini di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, pada Liga 1.
Jika PSM kali pertama, beda lagi dengan Persija. Macan Kemayoran –julukan Persija– lebih miris. Sebab, penundaan pertandingan melawan Borneo FC merupakan kali kedua yang terjadi pekan ini.
GRESIK, Jawa Pos – Kesabaran Ultrasmania sudah habis. Suporter Persegres Gresik United itu nglurug gedung DPRD Kabupaten Gresik kemarin siang (3/10). Ratusan Ultras tiba di kantor dewan tepat pukul 11.30. Mereka menyanyikan beragam chant. Termasuk membawa spanduk yang bertulisan kekecewaan terhadap manajemen.
Dalam aksi tersebut, dengan tegas Ultras meminta perombakan jajaran manajemen Persegres. Alasan utamanya, gaji pemain tersendat dalam dua musim terakhir. Kondisi itu sejalan dengan prestasi Persegres yang terjun bebas.Padamusim2017,Persegres masih beredar di Liga 1. Musim ini mereka berlaga di Liga 3.
Satu jam setelah aksi, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Fandi Ahmad Yani menerima perwakilan Ultras. Ketua Ultras Toriqi Fajerin ingin pihaknya bisa bertemu dengan pemilik PT Persegres Joko Samudro (PJS). ’’Tim ini milik siapa? Selama ini nggak jelas,’’ tegas Toriqi.
Dia juga meminta ada pertemuan dengan manajemen lama. Yaitu, saat tim masih bernama Gresik United (GU) pada 2005–2009. Pada 2010, klub lantas dikelola PT PJS dan berubah nama menjadi Persegres GU. ’’Kami ingin tahu sejarah peralihan tersebut,’’ kata pria yang akrab disapa Kaji Riki tersebut.
Fandi berjanji memenuhi keinginan tersebut. Dia akan mengirimkan surat kepada manajemen lama dan pengelola saat ini. Rencananya, surat dikirim pada Senin (7/10). ’’Pertemuan bakal kami lakukan Rabu (9/10). Kami akan coba cari win-win solution,’’ ujarnya.
Namun, Ultras punya syarat. Mereka tidak ingin bertemu dengan sekretaris atau bendahara tim. ’’Kami ingin bertemu dengan owner Persegres,’’ ucap Riki.
Masalahnya, Fandi juga tidak tahu owner PT PJS. ’’Tapi, nanti kami coba mediasi,’’ jelas pria 34 tahun tersebut. Sejatinya Fandi tidak sendirian. Dalam pertemuan itu, ada Hardian Abdi. Dia mengaku sebagai anggota manajemenbaru.’’Sayasiapmembayar lunas seluruh tunggakan gaji pemain Persegres pakai uang pribadi,’’ tegas Hardian.
Namun, niat pria yang akrab disapa Sinyo itu ditentang Ultras. ’’Dia (Hardian, Red) bukan wajah baru di manajemen. Beliau ini kan masih memiliki hubungan saudara dengan manajemen lama,’’ tegas Mulyadi, penasihat Ultras. Hardian hanya terdiam mendengar sanggahan dari Ultras.
Kaji Riki menambahkan, Ultras sudah tidak percaya dengan kroni manajemen lawas. ’’Selama manajemen masih sama, kami bakal boikot semua laga Persegres,’’ tegas Riki. Jika tidak ada perubahan, Ultras akan bertindak. Mereka siap mengambil alih pengelolaan skuad Persegres. Terkait dengan kemungkinan tersebut, Riki sudah punya hitung-hitungan. Menurut dia, untuk tim Liga 3, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 150 juta. ’’Dari segi finansial, kami sudah siap,’’ ujar ketua Ultras periode 2018–2022 tersebut.
Saking tidak percaya dengan manajemen, Ultras meminta DPRD Gresik berkirim surat ke PSSI dan BOPI. Isinya, mendesak PT PJS agar Persegres dilarang tampil di Liga 3 sebelum tunggakan gaji dilunasi.