DPR Tetapkan AKD sebelum Pelantikan Presiden
JAKARTA, Jawa Pos – Pimpinan DPR yang baru tidak mengubah komposisi alat kelengkapan dewan (AKD). Jumlahnya tetap 17. Yakni, 11 komisi dan 6 AKD lainnya. Namun, sejumlah rapat yang dilakukan hingga kemarin belum bisa memutuskan siapa saja yang akan menempati kursi pimpinan AKD.
Kemarin (7/10) DPR menggelar rapat pengganti badan musyawarah (bamus) yang dihadiri pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di ruang Komisi VII Gedung Nusantara I. Rapat yang berlangsung tertutup itu belum menghasilkan keputusan yang signifikan. ”Beberapa hal sudah disepakati,” terang Puan setelah rapat.
Menurut dia, jumlah AKD tetap sama, yaitu 17. Dengan perincian, 11 komisi dan 6 AKD lainnya, yaitu mahkamah kehormatan dewan (MKD), badan anggaran (banggar), badan legislasi (baleg), badan urusan rumah tangga (BURT), badan kerja sama antarparlemen (BKSAP), dan badan akuntabilitas keuangan negara (BAKN).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, tidak ada keributan dalam pembentukan AKD dan pengisian pimpinan. Semua akan diputuskan melalui musyawarah mufakat. ”Semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan,” terangnya.
Terkait dengan pengisian pimpinan AKD, Puan juga meminta para pimpinan fraksi melakukan lobi-lobi dan musyawarah. Menurut dia, semua pihak harus menjaga harmonitas di DPR. Pembentukan AKD akan dilakukan sesuai dengan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Kapan AKD ditetapkan? Puan berjanji menuntaskan hal itu pekan ini. Jika tidak bisa, AKD akan ditetapkan minggu depan. Yang pasti, lanjut dia, AKD diputuskan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. ’’Masih ada waktu untuk membahasnya,” terang mantan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK) itu.
Sampai saat ini, fraksi-fraksi juga belum mengetahui kursi pimpinan AKD apa saja yang akan mereka dapat. Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengungkapkan, pihaknya belum tahu pasti berapa jabatan kursi ketua maupun wakil ketua AKD yang akan diterima partainya. ”Kami masih proses lobi-lobi,” ujarnya.
Partai Nasdem juga masih terus melakukan lobi-lobi dengan fraksi lainnya. Perkiraan sementara, partai yang dipimpin Surya Paloh itu akan mendapat jatah 2 kursi ketua AKD dan 7 wakil ketua. ”Itu hitungan sementara Partai Nasdem,” kata Willy Aditya, anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem.
Sementara itu, Partai Golkar mengincar AKD yang membidangi politik, hukum, ekonomi, luar negeri, dan sosial. ’’Pada prinsipnya, kader Partai Golkar sangat siap untuk memimpin AKD di bidang itu,” terang Ace Hasan Syadzily, anggota DPR Fraksi Partai Golkar. Menurut dia, sebagai partai pemenang kedua di DPR, pihaknya berharap dapat menduduki posisi strategis pada pimpinan AKD.