Rencana Bangun Jalan Tak Kunjung Jalan
SIDOARJO, Jawa Pos – Apa yang paling mengganggu tidur warga Kota Delta? Bagi Prasetyo, itu adalah pertanyaan kapan sih frontage road selesai. Warga Perumahan Magersari Permai tersebut selalu waswas. Setiap berangkat dan pulang kerja. Pembebasan lahan belum tuntas juga.
”Kalau urusan tanahnya saja nggak selesai-selesai, terus bangunnya kapan?” ujar lelaki 30 tahun yang bekerja sebagai pegawai swasta itu. Setiap pagi, dia khawatir terjebak macet. Begitu pula malamnya. Waktu pulang pun lalu lintas sering macet.
Telah bertahun-tahun frontage road menjadi perbincangan warga Sidoarjo. Sudah diharapkan begitu lama. Bahkan sampai berganti-ganti pejabat. Konstruksinya belum terealisasi juga. Pembebasan lahan pun masih tersendat.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo menunggu-nunggu kapan lahan frontage road bebas. Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Sidoarjo Ferri Saragih mengatakan, pembebasan lahan terus berjalan. Saat ini tahap appraisal. Penaksiran harga lahan itu berlangsung hingga Oktober ini.
Total lahan yang di-appraisal mencapai 100 bidang. Membujur dari Waru hingga Buduran. Seperti panjang jalan 9,2 km itu. Baik tanah perusahaan maupun milik warga. Total seluruh lahan mencapai 194 bidang. ’’Target sementara 100 bidang, tapi bisa saja bertambah,’’ ucapnya.
Hasil appraisal, lanjut Ferri, diumumkan November. Pemilik lahan yang menerima langsung mendapat pembayaran. Yang menolak akan mengikuti proses konsinyasi. ’’Dituntaskan di pengadilan,’’ tambahnya.
Menurut Ferri, pembebasan lahan tidak gampang. Selain harga, berkas kepemilikan diverifikasi. Harus lengkap. ’’Tahun ini 80 persen dibebaskan. Sisanya tahun depan,’’ ucapnya.
Anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Sidoarjo M. Nizar mengingatkan, pembebasan lahan dimulai pada 2014. ”Tapi, enam tahun belum selesai juga,” ucapnya. Melihat perkembangan sekarang, legislator Partai Golkar itu pesimistis.
Padahal, frontage road ditargetkan tuntas pada 2021. Itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). ”Pemkab harus merevisi target,” ucap wakil rakyat yang juga menjabat ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD tersebut.
Lokasi lahan: Kedungrejo Waru Sawotratap Gedangan
Kendala Delapan desa
Sruni
Tebel Banjarkemantren Buduran Lahan tumpang-tindih dengan PT KAI. Menunggu hibah TNI-AL.
Nilai appraisal ditolak sebagian pemilik lahan. Banyak lahan perusahaan yang belum dihibahkan.
SIDOARJO, Jawa Pos – Studi banding tentu menargetkan tambahan ilmu. Begitu pula rencana kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Sidoarjo. Komisi B (perekonomian dan keuangan) berburu referensi dan pengalaman bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hasilnya?
Kemarin (7/10) komisi B mengunjungi DPRD DKI Jakarta. Targetnya, memperoleh ilmu tentang cara pemerintah ibu kota meningkatkan PAD. Salah satunya, DKI memakai perangkat online sistem penarikan pajak. Khusus pajak hotel dan restoran.
Anggota Komisi B M. Agil Effendi menjelaskan, sistem tersebut berguna untuk meminimalkan kebocoran pajak. Sebab, setiap pembayaran pajak langsung masuk ke kas pemprov. ’’Sehingga pendapatan pajak bisa diawasi,’’ jelasnya.
Perangkat online pajak itu sebenarnya sudah diaplikasikan di Sidoarjo. Namanya billing system. Bahkan ada sejak empat tahun lalu. Pemkab memasang 125 billing system. ”Sudah ada alat, tapi kurang maksimal. Karena di DKI Jakarta ada petugas pemeriksa WP (wajib pajak) yang terindikasi curang,” terangnya.
Hari ini (8/10) komisi B bertolak ke Kota Tangerang. Berdiskusi cara meningkatkan APBD. Menurut Agil, Kota Tangerang memiliki APBD yang besar sehingga
Sebelum kunker, dewan selalu melihat daerah mana yang lebih baik dari Sidoarjo. Sebagai contoh.”
Anggota Komisi B
menjadi tujuan kunker.
”Sebelum kunker, dewan selalu melihat daerah mana yang lebih baik dari Sidoarjo. Sebagai contoh,” ucapnya.
Benarkah? Data menyebutkan, APBD Kota Tangerang justru di bawah Kabupaten Sidoarjo. Pada APBD Perubahan 2019 Kota Tangerang tercatat Rp 4,456 triliun. Sidoarjo telah mencapai di atas Rp 5 triliun. Tepatnya Rp 5,4 triliun. Hampir selisih Rp 1 triliun.
Akankah tujuan kunker tercapai? Muncul juga suara sumbang di DPRD Sidoarjo. Acara kunker ke luar daerah sejatinya lebih bertujuan mengejar uang saku. Sebab, setiap anggota dewan bakal memperoleh uang saku Rp 2,7 juta per hari. Kalau tiga hari, paling tidak sekitar Rp 8 juta.
Ditanya soal itu, Wakil Ketua DPRD Kayan enggan menanggapi. Yang jelas, lanjut dia, kunker dewan tidak melanggar aturan. ”Saya tidak berkomentar,” ucap politikus Gerindra itu.