400 Ribu Warga Belum Terdata, Surveyor Hanya 130 Orang
SURABAYA, Jawa Pos – Alokasi anggaran di dinas kesehatan (dinkes) untuk APBD 2020 membengkak. Yang bikin bengkak adalah dana subsidi untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) kategori penerima bantuan iuran (PBI). Dewan menyetujui kenaikan tersebut asalkan pemberian subsidi tepat sasaran.
Berdasar draf KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara), anggaran di dinkes mencapai Rp 609 miliar untuk tahun depan. Dana tersebut dipakai untuk membayar iuran peserta JKNKIS PBI, biaya operasional puskesmas, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi gizi buruk, dan berbagai kegiatan penyuluhan. Pengadaan obat untuk puskesmas termasuk di dalamnya.
Dari beberapa program tersebut, hampir 50 persen dialokasikan untuk membayar iuran JKN-KIS PBI. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menilai, anggaran di dinkes membengkak untuk membayar iuran peserta JKN-KIS PBI. Hal itu, menurut dia, sejatinya tidak masalah. Dengan catatan, peserta yang mendapat bantuan harus benarbenar orang yang tidak mampu. ”Jadi, alokasinya harus tepat sasaran,” ujarnya kemarin (13/10).
Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Salah satunya, kualitas survei data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan dinas sosial (dinsos). Menurut Khusnul, masih banyak data yang tidak akurat. Yang paling banyak ditemukan adalah warga mampu yang berubah status menjadi warga tidak mampu.
Hal itu tentu merugikan pemerintah. Sebab, anggaran yang seharusnya diberikan untuk warga kurang mampu justru dinikmati warga yang mampu secara ekonomi. ”Hanya karena data, alokasi anggaran jadi tidak tepat sasaran dan ujung-ujungnya jadi tidak efektif dan efisien,” terangnya.
Karena itu, politikus PDIP itu meminta agar kualitas survei data MBR diperbaiki. Dengan demikian, pemberian bantuan untuk warga miskin tidak salah sasaran. ”Waktunya sudah mepet karena ini sedang pembahasan KUA-PPAS. Jadi, harus segera diselesaikan,” ucapnya.
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menilai, belum ada program strategis di bidang kesejahteraan sosial untuk tahun depan. Pemkot lebih banyak melanjutkan program yang sudah ada.
Pejabat yang akrab disapa Awi itu mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut. Yang penting, arah kebijakannya jelas. Misalnya, bantuan untuk warga yang kurang mampu. Mulai perbaikan rumah, kesehatan, hingga pendidikan. ”Program itu sangat bergantung pada data,” tuturnya.
Karena itu, dia meminta agar penyelesaian data tidak hanya cepat, tapi juga akurat. Yang tidak kalah penting, surveinya harus berkualitas. ”Artinya, tidak boleh asal-asalan. Harus dilihat betul secara objektif,” ungkap mantan jurnalis tersebut.
DINAS sosial kewalahan menyurvei data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Organisasi perangkat daerah (OPD) itu menambah jumlah petugas survei. Badan kepegawaian daerah (BKD) sudah membuka lowongan. Jam kerja pun ditambah.
Kepala Bidang Pusat Data Sosial (Pusdasos) Dinsos Surabaya Rochmat Basuki mengaku kewalahan. Sebab, jumlah warga yang disurvei tidak sebanding dengan jumlah petugas. Masih ada lebih dari 400 ribu warga yang belum disurvei. Sementara itu, jumlah petugasnya hanya 130 orang.
Basuki mengaku sudah meminta BKD untuk merekrut petugas survei. Saat ini lowongannya sudah dibuka. Ada 25 orang yang sudah masuk sementara. ”Tapi, itu masih kurang, kami tambah lagi,” ujarnya kemarin (13/10).
Basuki menyadari data tersebut memang sangat penting. Apalagi pembahasan KUAPPAS sudah berjalan. Karena itu, pihaknya terus memperbarui data secara bertahap. Jadi, hasil survei sementara terus dikirim ke badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) secara berkala.
Selain menambah jumlah petugas, dinsos sudah meminta semua kelurahan dan kecamatan untuk membantu. Sejumlah staf sampai kepala seksi (Kasi) sudah ikut turun tangan. Bahkan, imbuh Basuki, stafnya tidak pernah pulang sore sejak pemutakhiran data berjalan. ”Hampir setiap hari kami pulangnya jam 11 malam,” katanya.
Menurut Basuki, pihaknya sudah mengupayakan pemutakhiran agar data MBR bisa cepat selesai. Selain itu, data yang diinput akurat sesuai kondisi di lapangan. ”Data yang disetor ke dinsos kami survei lagi. Jadi, ada dua kali survei agar datanya benar-benar valid,” ucapnya.
Dia berharap pemutakhiran data bisa diselesaikan secepatnya. Basuki optimistis prosesnya bisa cepat jika sudah ada tambahan petugas yang baru. Minimal, target penyelesaiannya dimajukan. Dari yang semula November, targetnya bisa selesai Oktober. ”Paling lambat akhir bulan ini, mudah-mudahan selesai,” ujarnya.