Insentif RT, RW, dan LPMK Naik

SURABAYA, Jawa Pos – Akan banyak proyek peninggalan Wali Kota Tri Rismaharini yang mengakhiri jabatannya pada Februari 2021. Proyek-proyek itu kini dibicarakan dalam pembahasan APBD 2020.

Dari hasil pembahasan dengan dewan, anggaran belanja pemkot meningkat drastis. Yang diusulkan semula hanya Rp 9,7 triliun. Namun, dalam kesepakatan terakhir, anggaran ditambah sehingga mencapai Rp 10,3 triliun.

Proyek yang mendapat tambahan dana paling banyak adalah pembangunan fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH) mendapat tambahan Rp 100 miliar untuk merealisasi satu proyek itu saja.

Rencana tersebut sudah lama disusun oleh pemkot. Pembangunannya dinilai sangat mendesak karena beban limbah B3 Surabaya begitu tinggi. Selain limbah industri, limbah rumah sakit juga belum dikelola secara benar. Ongkos untuk mengirim limbah itu ke Cileungsi, Bogor, dinilai begitu mahal. Karena

PENGURANGAN ANGGARAN APBD 2020

Rp 27,6 miliar: DAK nonfisik bantuan pengelolaan sampah dan DAK fisik lingkungan hidup dan kehutanan.

Rp 15,1 miliar: Penyesuaian belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan tambahan penghasilan. itu, Surabaya harus punya sendiri pengolahan B3 tersebut. Potensi pendapatan pun ada. Sebab, yang dikelola bukan hanya limbah dari Kota Surabaya, tapi juga kota dan kabupaten tetangga.

Yang mendapat gelontoran dana besar berikutnya adalah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR). Salah satu usulan yang dikabulkan adalah perombakan Gelora Bung Tomo (GBT). ”Tambahan anggaran berarti tambahan pekerjaan. Tahun depan harus fokus biar semua selesai sesuai target,” ujar Kabid Bangunan Gedung DPRKP CKTR Surabaya Iman Krestian kemarin.

Dia menerangkan, hingga saat ini penambahan anggaran tersebut masih bersifat angka kasar. Pendetailan masih akan dilakukan di tingkat komisi. Karena itulah, yang tercantum dalam rapat badan anggaran masih berupa angka bulat. Bukan angka pasti.

Nilainya bakal berubah. Dinasdinas yang menangani juga berpotensi berubah. Misalnya pembangunan GBT. DPRKP CKTR sudah mengusulkan perbaikan kompleks olahraga itu. Namun, bisa jadi pengerjaan proyek tersebut diberikan kepada dinas kepemudaan dan olahraga. ”Bisa juga kami yang kerjakan perbaikan fisik dan strukturnya, yang lainnya dikerjakan dispora. Semuanya masih belum pasti,” tutur dia.

Kabid Bangunan Gedung DPRKP CKTR Surabaya

Kabidsarpras Dispora Edi Santoso masih belum tahu apa saja yang harus dikerjakannya tahun depan. Sebab, pembahasan anggaran itu belum disampaikan ke dinas-dinas. ”Itu dari bappeko (badan perencanaan pembangunan kota, Red),” ujarnya.

Penambahan-penambahan tersebut tak terlalu disoal oleh DPRD Surabaya. Hanya beberapa penambahan yang dipertanyakan oleh dewan. Misalnya, penambahan anggaran untuk pembangunan lapangan tembak. ”Kalau saya teliti, Surabaya masih butuh banyak bangunan angunan lokal untuk sekolah. Tapi, kenapa yang ada justru penambahan untuk lapangan tembak?” kata

Muchammad Machmud, anggota badan anggaran.

Untuk lapangan tembak yang sudah separo terbangun, anggaran akan ditambah Rp 20 miliar lagi. Tambahan diberikan untuk melanjutkan lapangan tembak outdoor. Menurut Machmud, hal tersebut tak terlalu mendesak. Sebab, tambah dia, masih ada sekolah yang bangunannya perlu peremajaan. Terutama SD negeri. Namun, peremajaan sekolah sudah dianggarkan di DPRKP CKTR. Ada 85 sekolah yang akan diperbaiki atau dibangunkan gedung baru.

Anggota badan anggaran lainnya, Agoeng Prasodjo, menginginkan penambahan Suroboyo Bus. Dalam KUA-PPAS, pemkot tak memasukkan tambahan bus tersebut. ”Padahal, butuh. Saya sering perhatikan, warga menunggu Suroboyo Bus di depan kantor Golkar itu bisa sampai satu jam,” kata sekretaris Komisi C DPRD Surabaya tersebut.

Dalam pembahasan terakhir, usulan Agoeng itu belum disepakati. Kendati demikian, dia akan mengusulkannya lagi saat pembahasan anggaran di tingkat komisi. ”Aku melihat, pembangunan di 2020 itu sudah melayani banyak sektor lah. Pendidikan dan kesehatan sudah sip. Tinggal transportasi yang menurutku kurang,” jelas politikus Golkar itu.

KABAR gembira untuk para pengurus RT, RW, dan LPMK di Surabaya. Pemkot mengusulkan kenaikan tunjangan bagi mereka. Awalnya, pemkot mengusulkan kenaikan setara. Yakni, Rp 50 ribu per bulan.

Dewan yang mendengar usulan itu merasa tambahan tunjangan tersebut terlalu sedikit. ”Akhirnya disepakati kenaikannya Rp 100 ribu,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti kemarin. Reni sudah menghitung perubahan anggaran itu. Awalnya, yang dianggarkan hanya Rp 45 miliar untuk tunjangan para ketua lembaga kemasyarakatan tersebut. Setelah ada penambahan, anggarannya menjadi Rp 67 miliar.

Selama ini RT mendapat tunjangan Rp 400 ribu, RW Rp 500 ribu, dan LPMK Rp 600 ribu. Jumlah yang didapat dikurangi 6 persen untuk PPh.

Menurut dia, penambahan Rp 12 miliar tidak terlalu besar. Sebab, itu dirasakan 10.615 orang. Apalagi, APBD 2020 sudah menembus Rp 10,3 triliun. Surabaya adalah kota pertama yang anggaran belanjanya menembus

Rp 10 triliun di Indonesia.

Pemerintah daerah sebenarnya tak wajib memberikan tunjangan kepada RT hingga LPMK. Itu adalah inisiatif Pemkot Surabaya. Namun, pemkot menegaskan bahwa duit tersebut digunakan untuk keperluan pengurus masing-masing. Misalnya, membeli alat tulis dan operasional lainnnya.

Anggota Badan Anggaran Muchammad Machmud menuturkan bahwa kenaikan itu merupakan hal yang wajar. Sebab, selama ini RT hingga LPMK adalah tangan dan kaki pemkot dalam skala terkecil. Mereka tak hanya membantu secara administrasi, tetapi juga mendukung program keamanan hingga kebersihan. ”Yang bantu sosialisasi semua program pemkot. Kalau bukan mereka, siapa lagi,” jelas politikus Demokrat itu.

Kenaikan tersebut baru akan dirasakan para pengurus baru yang terpilih akhir Desember nanti. Pemilihan RT yang dilakukan serentak tiga tahun sekali harus tuntas tahun ini. Para pengurus baru bisa mulai bekerja awal 2020.

Tambahan anggaran berarti tambahan pekerjaan. Tahun depan harus fokus biar semua selesai sesuai target.”