DPD Diminta Ikut Awasi Pilkada

JAKARTA, Jawa Pos – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mulai ambil peran dalam mengontrol pelaksanaan pilkada 2020. Kemarin (21/10) diadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk mengetahui potensi dan hambatan yang mungkin terjadi.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komite I Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik. Forum itu juga mengundang Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini serta guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Valina Singka Subekti.

Teras menyatakan, Komite I DPD melihat berbagai permasalahan pada pilkada serentak 2018 bisa menjadi pertimbangan bagi persiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun depan. Misalnya, menyangkut money politics dan biaya politik yang tinggi untuk pencalonan kepala daerah. ’’Harus menjadi perhatian serius. Sudah banyak kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK karena terlibat korupsi,’’ ujarnya.

Sejumlah persoalan lain juga dinilai butuh antisipasi. Misalnya, maraknya pasangan calon tunggal, politisasi birokrasi dan ASN, isu mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, hingga indeks kerawanan yang terbilang tinggi di sejumlah daerah.

Titi mengapresiasi kinerja Komite I DPD yang langsung tancap gas meski baru dilantik. Dia menyatakan, pada 23 September 2020, berlangsung salah satu pilkada terbesar di Indonesia. Pelaksanaannya akan menjadi parameter penting setelah Pemilu 2019 yang kompleks dan banyak permasalahan. ’’Perlu kerangka hukum yang berkepastian sehingga mampu melaksanakan pemilu yang demokratis,’’ katanya.

Dia melihat ada inkonsistensi antara aturan yang mengatur pemilu dan pilkada. Salah satunya, Bawaslu tidak kompatibel. Penggunaan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik juga harus diatur dalam undang-undang agar legitimasi hukumnya kuat.

Valina menjelaskan, DPD sudah seharusnya ikut dalam pengawasan pilkada serentak karena terkait dengan kepentingan daerah. Ke depan, sinergi antara DPD dan kepala daerah harus dapat terjalin dengan baik. DPD bisa ikut mengawasi berjalannya program-program pembangunan di daerah.