Anggaran Pengamanan Dikeprasi
Untuk Pemilu, Polresta Disetujui Separo, Pol PP Nihil
SIDOARJO, Jawa Pos – Sidoarjo bakal menghelat pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2020. Kemarin (21/10) penyelenggara mengeluh kepada DPRD Sidoarjo. Dana pengamanan dinilai minim.
Polresta Sidoarjo, KPU, Bawaslu, hingga satpol PP mengatakan tidak memperoleh dana sesuai pengajuan. Nilainya kurang. Bahkan, ada yang sama sekali tidak mendapat anggaran.
Kapolresta Sidoarjo Kombespol Zain Dwi Nugroho menyampaikan, polisi bertugas menjaga kondusivitas agar pemilihan lancar dan aman. Polresta mengajukan permohonan hibah. Perinciannya, dana pengamanan pilkada Rp 3,6 miliar dan pilkades Rp 2 miliar. ”Totalnya Rp 5,6 miliar,” ucapnya.
Setelah mengajukan usulan, pemkab tidak lantas mengajak polresta duduk bersama. Mendiskusikan detail kebutuhan anggaran. ”Saya dengar bocoran
Kapolresta Sidoarjo
dana hibah sudah ditetapkan,” paparnya. Pengajuan anggaran dibahas tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Ahmad Zaini.
Hasilnya, pengajuan dana pemilu polresta dipangkas. Korps Tribrata itu hanya memperoleh Rp 2,5 miliar. Perinciannya, Rp 1 miliar untuk pengamanan pilkades dan sisanya Rp 1,5 miliar untuk pilkada.
Menurut Zain, dana hibah dari pemkab sangat dibutuhkan. Dengan anggaran itu, polresta menempatkan personel sesuai tingkat kerawanan wilayah. Mulai wilayah sangat rawan, rawan, hingga kurang rawan. ”Anggaran diperhatikan. Turun jangan banyak-banyak,” ucapnya.
Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, hibah dana pilkada sudah diteken pemkab. KPU mendapatkan Rp 61,7 miliar. ”Dari pengajuan Rp 63 miliar,” paparnya.
Namun, anggaran itu ternyata masih kurang. Sebab, pada 7 Oktober, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengirimkan aturan baru. Mengatur standar gaji panitia ad hoc pemilihan.
Setelah dihitung, kekurangan anggaran mencapai Rp 15 miliar. ”Kebutuhan pilkada Rp 77 miliar,” terangnya.
Nasib paling tragis dialami satpol PP. Alih-alih mendapatkan anggaran, instansi penegak perda itu tidak mendapatkan anggaran pilkada. Sama sekali. Kasatpol PP Widiyantoro Basuki mengatakan, satpol PP mendapatkan surat dari Kemendagri. Isinya permintaan menyiapkan personel linmas saat pemilu. Setiap desa minimal 10 personel.
Selain itu, satpol PP bertugas membantu Bawaslu. Menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. ”Kalau tidak ada anggaran, penertiban tidak bisa berjalan,” ucapnya.
Bagaimana respons dewan? Wakil Ketua DPRD Emir Firdaus berjanji membantu meningkatkan anggaran. Dana yang dipotong harus dikembalikan. ”Karena ini untuk kelancaran pemilihan,” ujarnya.
Saya dengar bocoran dana hibah sudah ditetapkan.”