Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

BAWASLU menempatkan politik uang sebagai problem yang paling diwaspadai pada pelaksanaan Pilkada 2020. Mereka pun berencana membentuk satgas yang khusus menangani politik uang.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, satgas akan dibentuk di semua daerah yang menyelenggarakan pilkada. Tim tersebut terdiri atas kombinasi Bawaslu bersama masyarakat sipil, akademisi, dan elemen lainnya. Mereka diminta merumuskan gerakan maupun cara dalam mencegah dan memberantas politik uang. ’’Sebelumnya, kami memiliki patrol pengawasan,’’ lanjut pria asal Sidoarjo itu.

Afif menjelaskan, wewenang dalam menindak tetap ada di Bawaslu. Satgas akan lebih berperan dalam memberikan masukan tentang halhal yang harus dilakukan untuk memberantas politik uang. ’’Para aktivis dan akademisi itu sehari-hari sudah bertemu dengan masyarakat. Mereka juga sudah tahu modusmodus untuk menyuap pemilih,’’ imbuhnya.

Afif menambahkan, UU Pilkada mengatur pencegahan politik uang lebih keras ketimbang UU Pemilu. Di pilkada, yang bisa disanksi akibat politik uang bukan hanya penyuap. Pemilih yang menerima suap juga terkena sanksi. Sayang, aturan itu tetap belum mampu mereduksi praktik politik uang secara maksimal.

Pada Pemilu 2019, selama tiga hari masa tenang, Bawaslu mendapati 25 praktik politik uang. Kemudian, dari 380 pelanggaran pidana pemilu yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagian berasal dari politik uang. Maka, pada perhelatan pilkada, politik uang perlu mendapat perhatian. ’’Mimpi kami sebenarnya adalah penegakan tindak pidana pemilu dapat dilakukan seperti KPK,’’ terang anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.

Penanganan pelanggaran pidana pemilu memang meningkat lebih dari 50 persen jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Namun, masih banyak temuan yang penanganannya terhenti. ’’Ini menjadi diskusi kita. Apakah perlu dilakukan rekonsepsi tentang sentra gakkumdu agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi lagi,’’ tambahnya.