Kementerian LHK Jadi Rebutan Dua Komisi
JAKARTA, Jawa Pos – Pembagian mitra kerja AKD diwarnai kegaduhan di ruang rapat paripurna DPR kemarin (29/10). Hujan interupsi pun tak terhindarkan. Sejumlah anggota memprotes keras mitra kerja yang dinilai tidak sesuai dengan komisi. Salah satu yang dipersoalkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pada pembagian AKD saat ini, KLHK menjadi mitra kerja komisi IV. Padahal, pada periode 2014– 2019, KLHK menjadi mitra komisi VII. Anggota Fraksi PKS Tifatul Sembiring menyampaikan, KLHK sebaiknya tetap berada di komisi VII karena klop dengan keberadaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). ”Jadi sekaligus kita awasi lingkungan hidup juga,” kata Tifatul.
Komisi VII, lanjut dia, akan berfokus pada pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup bidang pertambangan. Di sejumlah tempat, kerusakan lingkungan akibat pertambangan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, di Papua dan Bengkulu. ”Di Bengkulu ada bekas tambang batu bara seperti danau. Sampai sekarang tidak ada yang
tanggung jawab siapa yang urus,” tegasnya.
Yang lebih parah adalah wilayah Papua. Di Timika terdapat sungai merkuri selebar 500 meter. ’’Sehingga kami berharap kerusakan lingkungan ini jadi satu dengan ESDM,” imbuh Tifatul.
Protes serupa disampaikan anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman. Menurut dia, Kementerian LHK sebaiknya ditangani komisi VII. Sektor ESDM dan LHK seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. ”Sehingga kalau LHK ke komisi
IV akan mengurangi pengawasan secara keseluruhan di komisi VII,” paparnya.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat paripurna kemarin cukup kewalahan menyikapi banyaknya interupsi. Meski telah mengetuk palu untuk menetapkan mitra kerja komisi-komisi, hujan interupsi masih bermunculan dari anggota yang tidak puas. Azis menyampaikan, pembagian mitra kerja AKD sudah dibahas panjang dalam rapat bamus. Dengan demikian, rapat kemarin diharapkan hanya sebagai forum pengesahan.
Menurut Azis, banyak pertimbangan terkait dengan penempatan mitra kerja. Proses itu telah melalui musyawarah dan rapat konsultasi. ”Perdebatan sudah kita dilalui. Dan terakhir disepakati semua pimpinan fraksi,” jelasnya.