Dewan Khawatir Lurah dan Camat Nyaleg
SURABAYA, Jawa Pos – Banyak kekhawatiran yang muncul saat lurah jajarannya menjadi eksekutor proyek musrenbang. Sebab, selama ini, yang merealisasikan proyek usulan warga itu adalah dinas. Selain kekhawatiran penyalahgunaan anggaran, ada pihak yang khawatir pelimpahan kewenangan tersebut dipolitisasi. Misalnya, dimanfaatkan camat dan lurah untuk nyaleg.
Minun Latif adalah mantan camat Sambikerep, Pakal, dan Lakarsantri yang sukses dalam dua kali pemilihan legislatif. Banyak orang yang menilai akan ada lurah dan camat yang mengikuti jejak Minun. Terutama setelah mereka menjadi kuasa pengguna anggaran sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengatur anggaran kelurahan.
’’Kalau jabatan camat atau lurah dekat rumah seperti saya dulu, itu memang lebih mudah untuk nyalon,’’ kata Minun kemarin (30/10). Dia tinggal di
Surabaya Barat. Tepatnya di Kecamatan Pakal. Selama menjadi camat, dia selalu ditugaskan di wilayah barat alias dapil 5 Surabaya. Karena itulah dia dengan mudah melaju ke parlemen dua periode berturut-turut.
Dia menyatakan, lurah dan camat akan sulit nyaleg jika tempat tinggal mereka berjauhan dengan tempat tugas. Misalnya, Minun yang tinggal di daerah Pakal ditugaskan sebagai camat di wilayah timur Surabaya. Dia yakin dirinya bakal sulit melaju dalam pileg. ’’Selain diuntungkan lurah atau camat dekat dengan warga, kan tidak masalah. Semisal nanti dipercaya warga, itu urusan lain,’’ ujar Hendro kemarin.
Namun, dia mewanti-wanti agar pejabat di 154 kelurahan tidak main-main dengan kewenangan baru tersebut. Pemkot sedang menyusun sistem untuk meminimalkan pelanggaran.
Salah satu rencana mereka adalah disebarnya konsultan pengawas di seluruh kelurahan. Saat ini pemkot menyusun kajian mengenai langkah itu. ’’Selain untuk meminimalkan kecurangan, tentu pengawas diperlukan untuk memantau apakah proyeknya dikerjakan dengan benar?’’ lanjut mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) itu.
Hendro menambahkan, pemkot sudah menjalankan pelatihan dan pendampingan kepada para pejabat selama setahun terakhir. Pihak inspektorat hingga kejaksaan dilibatkan sebagai langkah pencegahan korupsi.