Perlu Dipilah Berdasar Fungsi
Akankah pemangkasan eselon benarbenar menghasilkan efisiensi?
Saya pikir kita terlalu dini untuk menilainya sekarang. Sebab, detail untuk pemangkasan eselon belum jelas. Masih multi-interpretasi. Apakah kemudian eselon III dan IV itu dipangkas, lalu dihapuskan semua, tentu kan tidak. Personelnya tetap ada. Hanya, posisi dia sebagai eselon III dan IV itulah yang mungkin dicabut.
Ini juga bisa bervariasi. Untuk di pemerintah pusat, mungkin ada beberapa kementerian atau sektor yang memungkinkan dilakukan (pemangkasan eselon). Sementara di beberapa kementerian lainnya tidak memungkinkan. Misalnya, yang banyak berkaitan dengan pelayanan publik.
Perkiraan Anda, di lembaga apa yang sulit dilakukan pemangkasan?
Saya belum bisa melihat secara persis di pemerintah pusat seperti apa. Tapi kalau di daerah, yang saya lihat memang kurang memungkinkan seluruh eselon III dan IV dipangkas. Sebab, sebagian besar mereka itu ya eselon III dan IV. Eselon II hanya kepala dinas. Selebihnya pasukan-pasukannya eselon III atau IV, bahkan lebih rendah dari itu. Kemudian dipangkas, malah ada kekhawatiran birokrasinya tidak lancar. Maksudnya, rencana efisiensi birokrasi tidak bisa digeneralisasi dengan cara menghapus eselon III dan IV.
Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
Kalau menurut saya, yang lebih penting adalah perampingan eselon. Artinya, kalau ada di kementerian tertentu yang eselonnya terlalu gemuk atau tidak efisien, itu yang dirampingkan. Atau kalau ada secara kinerja yang kurang baik, itu yang harus dirampingkan. Tapi kalau yang secara kebutuhannya memang harus dalam jumlah besar, ya jangan dirampingkan. Jadi, penyesuaian yang dilakukan didasarkan pada fungsinya.
Apa yang diperlukan sebelum perampingan dilakukan?
Perlu ada kajian dan assessment serta tidak memukul rata antar-kementerian/lembaga. Harus dilihat dengan fungsi dan struktur yang berbeda. Begitu juga yang di daerah. Setelah melihat kajian itu, baru bisa dilihat mana-mana saja yang bisa dirampingkan eselon III dan IV-nya dengan tujuan untuk efisiensi birokrasi.
Jadi, ujung dari kebijakan ini adalah birokrasi yang lebih efisien, tidak bertele-tele, dan tidak lambat. Kan itu semua yang selama ini dirasakan pelaku swasta bahwa birokrasi yang terlalu banyak inilah yang akhirnya memperlambat proses perizinan dan lainnya.
Butuh berapa lama dari awal kajian hingga implementasi di daerah?
Kalau kajian, saya pikir perlu waktu satu tahun. Tapi, soal implementasi tentu harus pelan-pelan. Karena negara ini memiliki birokrasi yang sangat besar. Sehingga kalau dilakukan secara terburu-buru, dikhawatirkan ada dampak negatifnya.
eselon III dan IV membawa semangat birokrasi yang efektif dan efisien. Namun, apakah pelaksanaannya bisa langsung serentak? Berikut wawancara wartawan dengan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kemarin (1/11).