ABPD Rp 10,3 Triliun Harus Tuntas 10 November

SURABAYA, Jawa Pos – Tradisi menggedok APBD tepat pada Hari Pahlawan 10 November muncul lagi tahun ini. Padahal, selama lima tahun pada periode sebelumnya (2014–2019) tradisi itu mulai ditinggalkan. Namun, tidak semua anggota dewan sepakat dengan target tersebut.

Sekretaris Fraksi DemokratNasdem Imam Syafii merasa waktu yang tersedia terlalu mepet. Dia lebih sreg jika deadline APBD mengikuti aturan permendagri. Yakni, 30 November. ’’Kalau waktu yang disediakan cuma sampai 10 November, ya enggak mungkin bisa diteliti semua,’’ kata Imam kemarin.

Politikus Nasdem tersebut tidak mau hanya jadi tukang stempel APBD. Karena itu, dia berharap target penuntasan APBD direvisi. Dengan begitu, komisi-komisi punya waktu yang lebih panjang dalam pembahasan.

Ketua Fraksi PSI William Wirakusuma menuturkan, hingga kemarin belum semua dinas mengumpulkan rencana kerja dan anggaran (RKA). Padahal, keberadaan dokumen tersebut sangat penting bagi anggota dewan untuk dipelajari. ’’Semakin cepat diserahkan semakin baik.

Kami harus pastikan setiap sen uang rakyat digunakan secara tepat,’’ katanya.

William mengatakan, komisi C dan D sudah menerima berkas RKA dari dinas yang menjadi partner kerja mereka. Sementara itu, komisi A dan B belum mendapatkan data lengkap tersebut.

Hingga kemarin, Fraksi PSI mempelajari data-data dari dinas yang sudah dikumpulkan. Mereka harus lembur karena menyadari target penuntasan APBD 10 November. ’’Lembur ini. Tapi, sampai saat ini belum menemukan yang tidak wajar,’’ katanya.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengungkapkan bahwa target 10 November sudah disepakati seluruh fraksi. Dia heran mengapa Fraksi DemokratNasdem baru mempermasalahkannya saat ini. ’’Sudah saya minta pendapat satu per satu. Resume rapat pun ada,’’ kata pria yang juga menjabat ketua DPC PDIP Surabaya tersebut.

Lantas, mengapa tradisi penggedokan anggaran pada 10 November dihidupkan lagi? Alasannya simpel. Untuk memperingati Hari Pahlawan. ’’Jadwal-jadwal rapat pun longgar,’’ ucap mantan wakil ketua komisi A itu.