Mulai Pasang Baliho dan Jajaki Koalisi
SURABAYA, Jawa Pos – KPU Surabaya mengajukan tambahan anggaran Rp 16,6 miliar untuk pemilihan wali kota (pilwali) pada September 2020. Alokasi tersebut ditujukan untuk tambahan honorarium badan penyelenggara ad hoc. Yakni, mulai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), sampai panitia pemilihan kecamatan (PPK). Juga, sekretaris dan staf PPK serta PPS. Selain itu, dana tersebut dialokasikan untuk tenaga pengamanan di TPS.
Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyatakan sudah mengirimkan surat secara resmi ke Pemkot Surabaya. Surat tersebut juga ditembuskan ke berbagai instansi lain. Salah satunya DPRD Surabaya yang punya hak budgeting dalam APBD hingga KPU Jawa Timur. ’’Surat yang kami kirim itu juga merespons surat edaran dari KPU RI,’’ ujar Syamsi kemarin.
Dalam surat edaran KPU 2121/ KU.03.2-SD/01/KPU/X/2019 tersebut, ada surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 tentang honorarium untuk badan ad hoc. Dalam surat KPU tertanggal 28 Oktober itu, perbandingan honorarium berdasar aturan lama dan baru. Misalnya, ketua PPK dari sebelumnya Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.200.000. Anggota PPK dari Rp 1.600.000 menjadi Rp 1.900.000. Linmas yang bekerja bersama KPPS dari Rp 400 ribu jadi Rp 650 ribu (selengkapnya
Penyelenggara Ad Hoc Aturan Lama (Rp)
PPK (kecamatan) Ketua Anggota Sekretaris Staf
PPS (kelurahan) Ketua Anggota Sekretaris Staf
KPPS (di TPS) Ketua 550.000 Anggota 500.000 Linmas 400.000
Catatan: Jumlah TPS di Surabaya: 4.121 1.850.000 1.600.000 1.300.000 850.000
900.000 850.000 800.000 50.000
lihat grafis).
Di Surabaya sudah ditetapkan 4.121 TPS untuk pilwali pada 2020. Tiap TPS diperkirakan bisa menangani 525 pemilih. Masing-masing TPS akan ditangani tujuh petugas KPPS dan dua petugas linmas. Untuk PPS tingkat kelurahan, bakal ada tiga orang yang dibantu satu sekretaris dan dua staf. Untuk PPK tingkat kecamatan, ada lima orang yang dibantu seorang sekretaris dan dua staf.
Syamsi menyebutkan, setelah dihitung, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 16,6 miliar. Dia menyebutkan bahwa pihaknya meneruskan edaran dari KPU. ’’Soal hasilnya bagaimana menunggu koordinasi lanjutan dengan pemkot,’’ ujarnya.
Pada anggaran sebelumnya, KPU Surabaya telah mendapatkan alokasi Rp 84,637 miliar. Tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pilwali itu dilaksanakan pada 7 Oktober lalu. Jika usul penambahan tersebut
Aturan Baru (Rp)
2.200.000 1.900.000 1.550.000 1.000.000
1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.000.000
900.000 850.000 650.000
Jumlah Personel di Surabaya
31 124 31 62
154 308 154 308
4.121 24.726 8.242 disepakati, total anggaran untuk KPU Surabaya dalam pilwali tahun depan bisa tembus Rp 101 miliar.
Sebelumnya, Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi menuturkan bahwa penghitungan NPHD yang telah ditandatangani itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Namun, ketentuan tersebut bisa saja berubah jika ada aturan resmi yang berlaku. Terlebih, anggaran tersebut pekan ini dibahas di DPRD Surabaya. ’’Yang pasti penambahan itu harus berdasar hukum. Jadi, penambahan tersebut masih memungkinkan,’’ katanya.
Meski sudah tanda tangan NPHD, anggaran tetap memungkinkan untuk ditambah. Bila disetujui, pengajuan baru itu akan menambah alokasi yang disediakan di APBD. Namun, yang menjadi catatan adalah APBD 2020 ditargetkan digedok pada 10 November. ’’Kalau APBD sudah digedok, apakah masuk PAK? Itu kami lihat nanti,’’ tambahnya.
SEJUMLAH tokoh yang mendaftar sebagai bakal calon wali kota (bacawali) mulai memasang baliho di beberapa ruas jalan. Salah satunya, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim Zahrul Azhar As’ad alias Gus Hans. Namun, tokoh Nahdliyin itu tidak menyebutkan secara vulgar keinginannya maju sebagai orang nomor satu di Kota Pahlawan.
Hal itu berbeda dengan Dyah Katarina yang juga mendaftar sebagai bakal calon wali kota (bacawali) di PDIP. Dalam balihonya, istri mantan wali kota Bambang D.H. tersebut mengklaim bahwa Surabaya menginginkan wali kota perempuan lagi sebagai sosok penerus Wali Kota Tri Rismaharini. Ada kalimat yang memperkenalkan dirinya sebagai bacawali.
Baliho milik Gus Hans berbeda. Tidak ada kalimat atau kata-kata yang menunjukkan ambisinya untuk menjadi kepala daerah. Tema yang dipakai justru olahraga dengan tagar ”sepak bola satukan bangsa”. Alumnus Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, itu terlihat mengenakan kaus dan topi serbahitam dengan membawa bola di tangan kiri.
Meski tidak mencantumkan embelembel bakal maju wali kota, dia mengakui bahwa baliho itu merupakan bagian dari personal branding. Ketika dikonfirmasi, Gus Hans tidak menampik hal tersebut. ”Tapi, itu bukan saya yang pasang,” ujarnya kemarin (2/11).
Wakil Rektor Universitas Darul Ulum, Jombang, tersebut menuturkan bahwa sejumlah orang membentuk tim relawan. Ada lima kelompok. Tim itulah yang mendorongnya maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2020.
Bahkan, kata Gus Hans, yang mengambil formulir pendaftaran di sejumlah partai bukan dirinya, melainkan para relawan. Meski demikian, dia yang mengembalikan formulir tersebut. Itu merupakan bentuk keseriusannya maju dalam pilwali.
Selain lewat pendaftaran terbuka, Gus Hans menyatakan sudah menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai. Namun, dia mengaku tidak memiliki ambisi yang berlebihan untuk maju dalam pilwali mendatang. ”Tapi, jika masyarakat memang menginginkan, saya pasti. Tapi, semua itu harus realistis. Harus dilihat dulu hasil surveinya,” ucapnya.
Rencananya, pengurus PW NU Jatim tersebut melakukan survei internal bulan ini. Nah, hasil survei itulah yang menjadi tolok ukur. Khususnya untuk melihat tingkat elektabilitas dan akseptabilitasnya. Sebab, popularitas bisa didongkrak melalui personal branding. ”Yang penting adalah pandangan masyarakat dulu, bagaimana keinginan mereka,” jelasnya.
Terpisah, Ketua PC NU Surabaya Muhibbin Zuhri mengapresiasi adanya kader NU yang ikut meramaikan gelaran pilwali Surabaya. Menurut dia, tokoh Nahdliyin seperti Gus Hans memang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memimpin. Pengetahuannya soal birokrasi dan politik-pemerintahan juga tidak bisa diremehkan. ”Beliau adalah wakil ketua partai besar di tingkat provinsi,” katanya.