PDPS Sumbang Dividen Rp 639 Juta
SURABAYA, Jawa Pos – Dalam catatan DPRD Surabaya, tiga tahun belakangan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah menyetorkan keuntungan atau dividen ke Pemkot Surabaya. Tapi, kemarin (4/11) dalam rapat dengar pendapat dengan dewan, direksi PD Pasar Surya (PDPS) mengabarkan akan menyetorkan dividen Rp 639 juta. Angka tersebut cukup membuat dewan terkejut. Apalagi, PD Pasar Surya belum bebas dari kemelut yang melandanya. Hingga kini, mereka juga belum memiliki Dirut definitif.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto sampai bertanya-tanya mengenai cara direksi untuk mendapatkan laba dan bahkan dividen ke pemkot. Padahal, masih ada kabar utang miliaran yang harus dibayar juga. ”Tahun 2019 ini bagaimana bisa untung? Apa upaya konkret yang dilakukan?” ujar Riswanto dalam rapat dengar pendapat di komisi B kemarin siang.
Direktur Keuangan PD Pasar Surya Sutjahjo mengungkapkan sejumlah upaya yang dilakukan untuk menyehatkan perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya itu. Salah satunyaadalahefisiensipengeluaran. Caranya dengan mengurangi jumlah tenaga pengamanan pasar yang berasal dari outsourcing. ”Sebelumnya
ada 55, kini dikurangi jadi 15 saja,” ungkap dia.
Tetapi, PD Pasar Surya juga sudah punya tenaga keamanan yang menjadi karyawan mereka. Jumlahnya 90 orang lebih. Sutjahjo menyebutkan, ada pengaturan sistem kerja sehingga tenaga keamanan itu bisa lebih efektif dan efisien. ”Bisa sif pagi, kan banyak orang sehingga bisa membantu unit pasar. Jadi, tidak perlu kamtib (keamanan dan ketertiban, Red),” jelasnya.
Efisiensi lainnya adalah soal pengangkutan sampah. Di pasarpasar besar seperti Wonokromo dan Keputran, volume timbulan sampah tiap hari bisa mencapai 30–50 meter kubik, bahkan lebih.
Nah, ternyata sebagian sampah itu berasal dari warga setempat. Jadi, bukan hanya sampah dari dalam pasar.
”Tenaga pengangkutannya juga lebih kami kontrol. Misalnya di perjanjian kerja sama ada sepuluh orang. Tapi, ternyata yang hadir atau fisik hanya lima orang. Maka, kami hanya membayar lima orang,” ungkap dia.
Sutjahjo menyebutkan, dividen yang diberikan ke pemkot itu 55 persen dari perkiraan laba yang diperoleh. Diproyeksikan, laba pada 2019 mencapai Rp 1,4 miliar. Dividen pada 2019 akan dicatatkan sebagai salah satu penerimaan dalam APBD 2020.
SURABAYA, Jawa Pos – Muhibbin Zuhri masih menjadi sosok yang dilirik banyak partai. Ketua PC NU Surabaya itu bahkan didorong untuk terjun langsung meramaikan bursa pemilihan wali kota (pilwali) 2020. Yakni, dengan mendaftar sebagai bakal calon wali kota (bacawali).
Beberapa waktu lalu, sosok yang dikenal sederhana itu dikabarkan sudah ditemui beberapa pimpinan partai politik (parpol). Mulai PDIP, Nasdem, sampai Gerindra. Ada yang secara vulgar mengakui bahwa pertemuan itu memang untuk meminang Muhibbin agar mau maju menjadi calon wali kota.
Ketua DPC Gerindra B.F. Sutadi mengakui, Muhibbin memang dianggap memiliki banyak kelebihan. Salah satunya dari segi dukungan massa. ”Secara dia adalah ketua ormas terbesar di Surabaya. Itu sudah jelas (modal sosialnya, Red),” ujarnya kemarin (4/11).
Menurut Sutadi, sosok Muhibbin yang bersahaja dinilai bisa diterima semua kalangan. Kemampuannya dalam memimpin juga tidak bisa dianggap remeh. Dia merupakan orang nomor satu di struktural
se-Surabaya. Terkait pengalaman bidang politik, Sutadi menilai itu hanya persoalan jam terbang. Dia masih meyakini Muhibbin yang juga tokoh ulama tidak akan kesulitan. ”Pasti bisa. Beliau pasti mampu,” ucapnya.
Bagaimana sosok Zahrul Azhar As’ad alias Gus Hans yang juga masuk bursa pilwali? Menurut Sutadi, Gus Hans dan Muhibbin memiliki latar belakang yang sama. Yakni, sama-sama warga
lahir batin. Secara struktural dan kultural.
Nah, Gus Hans sudah mendaftarkan diri ke sejumlah partai, termasuk Gerindra. Berbeda halnya dengan Muhibbin yang namanya belum tercatat di partai mana pun. ”Kami mendorong agar Kiai Muhibbin ikut mendaftar,” katanya.
Secara terpisah, Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono mengaku sudah beberapa kali bertemu Muhibbin. Baik secara personal maupun secara kelembagaan. Namun, dia tidak ingin hal itu dikait-kaitkan dengan pilwali 2020.
Pria yang akrab disapa Awi itu menyatakan, dalam setiap pertemuan maupun kunjungannya di kantor atau acara PC NU, tidak pernah ada pembahasan terkait politik. PDIP lebih memilih menjaga marwah NU yang konon katanya tidak boleh terjun dalam ranah politik praktis. ”PDIP menang atau kalah, hubungan dengan NU tetap baik,” ucapnya.
Pria yang saat ini menjabat ketua DPRD Surabaya tersebut mengakui ada beberapa nama tokoh NU yang mendaftar di partainya. Namun, itu tidak bisa diklaim sebagai kontrak politik antara PDIP dan NU. Itu me_rupakan hal wajar karena sosok yang mendaftar memang dari berbagai latar belakang, termasuk NU.
Sementara itu, Muhibbin tidak memberikan jawaban tegas terkait hal tersebut. Namun, dia mengakui beberapa kali bertemu dengan pengurus maupun kader partai. Baik PDIP, Gerindra, maupun Nasdem.
Bahkan, saat acara syukuran DPC PDIP di Jalan Setail beberapa waktu lalu, Muhibbin mengenakan baju serbamerah. Menurut dia, hal itu biasa. ”Saya ke Gerindra juga seperti itu. Jadi, bajunya disesuaikan,” jelasnya.
Dia masih ingin berfokus pada profesinya. Yakni, sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Terkait pilwali 2020, dia mengaku tidak berambisi dan belum berpikir sampai ke sana. ”Tapi, saya tetap mendorong harus ada kader NU yang maju,” katanya.