Fraksi Golkar di MPR Gelar Rapat Perdana
FRAKSI Partai Golongan Karya (Golkar) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat pimpinan (rapim) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin (11/11). Dalam rapim tersebut, dibahas sejumlah hal.
Rapat pimpinan membahas Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang mengesahkan personalia pengurus Fraksi Partai Golkar di MPR. Isinya menetapkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Menpora Zainudin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita, serta Wakil Menteri Jerry Sambuaga sebagai penasihat Fraksi Partai Golkar.
’’Sedang saya sendiri dipercaya sebagai ketua Fraksi Partai Golkar di MPR,” ujar Idris Laena setelah memimpin rapim. Dalam mengemban tugas sebagai ketua Fraksi Golkar di MPR, Idris dibantu sekretaris, tiga wakil ketua, tiga wakil sekretaris, dan bendahara umum.
Agenda lain dalam rapat itu, menurut Idris, adalah membincangkan arah Fraksi Partai Golkar ke depan. ”Jika menyangkut arah fraksi, pimpinan fraksi yang ada di MPR harus mengikuti kebijakan yang diputuskan DPP Partai Golkar,” lanjut Idris.
Fraksinya juga tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokokpokok haluan negara. ”Selama negara membutuhkan haluan negara, kami tetap dukung,” ungkapnya.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar di MPR dalam masalah pokok-pokok haluan negara tetap berpegang pada rekomendasi MPR periode 2014–2019. Yakni, partai berlambang pohon beringin itu setuju pokok-pokok haluan negara, tapi diatur dalam undang-undang. ’’Bukan lewat ketetapan MPR,” sebutnya.
Pasalnya, jika lewat ketetapan MPR, diperlukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. ’’Untuk melakukan amandemen, diperlukan kajian mendalam yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Dia menambahkan, sikap Fraksi Golkar yang demikian bukan sikap satu fraksi saja. Menurut Idris, ada beberapa fraksi yang bersikap sama dengan fraksinya. Meski demikian, dia mengakui bahwa dunia politik itu dinamis dan berkembang sehingga fraksinya akan mengikuti apa yang terjadi. ’’Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama. MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat. ’’Kita harap semua diselesaikan dengan musyawarah,” cetusnya.
Bila pokok-pokok haluan negara ditetapkan lewat undang-undang, menurut Idris, hal demikian tetap membutuhkan keterlibatan DPD. ’’Semua rancangan undang-undang bisa diusulkan DPR, pemerintah, bahkan DPD. Untuk itu, pertimbangan DPD dalam undang-undang pokok-pokok haluan negara tetap diperlukan,” sebutnya.
Agenda lain dalam rapat itu adalah rencana kerja Fraksi Partai Golkar. Idris menyebutkan, Fraksi Golkar di MPR merencanakan setiap bulan mengadakan focus group of discussion (FGD) Empat Pilar. ’’Kami ingin melibatkan wartawan untuk berdiskusi mengenai masalah kebangsaan,” tuturnya.
Hadir dalam rapat tersebut, selain personalia Fraksi Partai Golkar di MPR, ada anggota partai Golkar yang menjadi pimpinan di MPR, DPR, Badan Anggaran, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Tampak dalam ruangan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, serta para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan. Yakni, Andi Mattalata, Rambe Kamarulzaman, dan Rully Chairul Azwar.