PPDB dan Bopda Jadi Prioritas
Kadispendik Baru Mulai Petakan Tugas
SURABAYA, Jawa Pos – Sehari setelah pelantikan, para kepala dinas baru langsung mengunjungi kantor masingmasing. Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Supomo dengan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan bertemu dengan para pejabat di dispendik
Begitu pula Kepala Dinas Sosial Suharto Wardoyo yang langsung berkantor di ruangan barunya.
Supomo dan Ikhsan terlihat menunaikan salat Duhur bersama kemarin siang (12/11). Mereka terlihat akrab saat berjalan bersama masuk ke Kantor Dis pen dik S u raba ya, Jalan Jagir Wonokromo. Para pegawai dispendik pun melemparkan senyum, menyapa, dan bersalaman dengan keduanya.
Supomo menjelaskan bahwa hari pertama diisi perkenalan lebih dulu dengan para staf. Dia pun sempat berbincang-bincang ringan dengan para staf atau karyawan di dispendik. Selain itu, ada diskusi mengenai tugas-tugas yang harus segera diselesaikan hingga akhir tahun ini. ”Persoalan-persoalan yang belum selesai. Ada beberapa yang disampaikan Pak Ikhsan,” ujarnya.
Dia menyebutkan, yang harus segera dipersiapkan adalah penerimaan peserta didik baru (PPDB). Meski pelaksanaannya masih November, ternyata persiapan sudah dilakukan. ”Berpikir juga tentang PPDB karena kan tidak terasa waktunya sudah datang,” jelasnya. Begitu pula pencairan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang memasuki proses evaluasi proposal dari sekolah-sekolah.
PPDB memang menjadi salah satu yang ditekankan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada Kadispendik. Sebab, untuk PPDB, jumlah ketersediaan ruang kelas dan potensi siswa yang akan masuk sekolah di jenjang berikutnya juga harus dihitung.
Tahun ini sempat ada protes dari para guru, kepala sekolah, dan pengurus yayasan sekolah swasta soal PPDB. Penyebabnya, jumlah murid yang diterima di SMP negeri lebih dari kuota rombongan belajar. Gara-gara hal tersebut, banyak bangku kosong di sekolah swasta.
Untuk mengatasi biaya operasional akibat jumlah murid yang sedikit, pemkot membantu sekolah swasta dengan pemberian bopda. Penghitungan bopda berdasar jumlah rombongan belajar, bukan per siswa.
Risma menjelaskan, ada pembangunan untuk sekolahsekolah yang jumlah ruangannya sedikit. Juga akan dibangun sekolah di Dolly di atas tanah dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. ”Masih dipikirkan. Saya putuskan setelah ini bisa dibangun SD dan SMP dalam satu kompleks,” ucapnya.
Selain itu, Risma menyinggung kekurangan guru di tingkat SDN. Kekurangan itu akan ditutupi dengan rekrutmen CPNS tahun ini. Khusus untuk guru SDN atau guru kelas, ada 330 formasi yang disediakan.
”Kemarin PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) Pak
Ikhsan itu mengajukan untuk outsourcing guru SD. Untung, aku tahu tak tarik ternyata bulan ini dapat (kuota CPNS). Kami dapat guru kelas,” ujar Risma.
Soal guru SD itu, Supomo juga optimistis orang-orang yang akan direkrut melalui tes CPNS tersebut memiliki kompetensi. Kualitas mereka sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi guru SD. ”Kualitasnya semakin baik lagi nanti,” tutur Supomo.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, pada masa Ikhsan, dispendik menetapkan visi Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional.