Alokasi Perbaikan Stadion Mencapai Rp 91 Miliar
SURABAYA, Jawa Pos – Setelah APBD 2020 resmi ditetapkan dalam rapat paripurna akhir pekan lalu, pemkot langsung menyiapkan lelang pengerjaan proyek yang mendesak. Salah satunya renovasi besar-besaran stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Sebab, stadion itu menjadi salah satu calon venue Piala Dunia U-20 pada 2021. Bakal ada pengecekan dan penilaian kondisi stadion tersebut pada April.
Pengerjaan renovasi GBT tersebut ditangani dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR). Total anggaran untuk perbaikan GBT Rp 50 miliar. Ada pula pembuatan tiga lapangan madya yang dialokasikan Rp 20 miliar.
Kepala Bidang Bangunan Gedung DPRKP CKTR Surabaya Iman Krestian Maharhandono mengungkapkan, pihaknya sekarang menyiapkan seluruh dokumen lelang untuk renovasi GBT tersebut. Mulai dokumen perencanaan hingga dokumen lelang. Rencananya, sudah ada lelang pada Desember dalam waktu sekitar dua bulan. ’’Paling lambat Februari sudah ada pekerjaan,’’ jelasnya kemarin (12/11).
Renovasi GBT itu mulai tambah daya lampu menjadi 2.300 luks, penggantian rumput, pemasangan lift baru, hingga perbaikan facade. Ada pula pemasangan single seat untuk seluruh tribun. Total anggaran yang dialokasikan untuk pemasangan kursi di GBT yang mencapai 55 ribu buah itu mencapai Rp 41 miliar. Anggaran tersebut masuk di pos anggaran bagian perlengkapan. Diharapkan, realisasi lelang bisa jauh berkurang dari anggaran tersebut. Jadi, untuk GBT saja diperlukan sedikitnya Rp 91 miliar.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan, akan ada evaluasi untuk melihat progres venue yang diajukan untuk jadi tuan rumah piala dunia itu. Nah, menurut Risma, evaluasi tersebut mungkin dilaksanakan pada April.
’’Kalau tidak on progress sesuai dengan keinginan mereka standar FIFA, maka itu bisa dicabut. Lalu, diserahkan ke negara yang bidding-nya nomor dua. Makanya, saya benar-benar ngawal ketat sekali proses ini,’’ ungkap Risma, Senin (11/11).
Bukan hanya stadion yang direnovasi, melainkan juga sarana prasarana penunjang lain. Misalnya, kabel fiber optic akan dipasang hingga tersambung ke GBT. Juga lima stadion madya yang bakal dipergunakan sebagai tempat latihan. Dua di antaranya sudah ditetapkan di Gelora Sepuluh Nopember dan Lapangan Karanggayam. Sementara itu, tiga stadion lain akan diputuskan untuk dibangun di GBT saja karena memperhitungkan efisiensi biaya.
Bila stadion itu terpencar-pencar, biaya operasionalnya akan mahal. Salah satunya genset yang digunakan untuk cadangan bila lampu mati. ’’Di timurnya GBT akan kami bangun tiga baru. Sekalian,’’ tutur Risma.
SURABAYA, Jawa Pos – Pendaftaran CPNS Surabaya dibuka sejak 11 September lalu. Nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk jadi PNS Surabaya diusulkan naik. Anggota Fraksi Nasdem DRPD Surabaya Imam Syafii berharap pemkot merekrut mahasiswa dengan IPK di atas 3,5.
’’Pemkab banyuwangi bisa jadi best practice. Pernah bikin rekrutmen CPNS dengan syarat IPK yang tinggi. Saya tidak ingat, mungkin 3,5,’’ ujar politikus Nasdem itu kemarin (12/11). Pemkab Banyuwangi memang menerapkan persyaratan tersebut. Bahkan sampai sekarang. Namun, IPK dengan nilai 3,5 hanya berlaku untuk lulusan program studi dari kampus yang sudah terakreditasi C. Nilai IPK minimal untuk akreditasi B 3,25.
Lulusan dari program studi terakreditasi A harus lulus dengan IPK minimal 3.
Lalu, bagaimana dengan Surabaya? Pemkot memasang target berbeda. Syarat minimal IPK itu tercantum dalam Surat Pengumuman Pemkot Surabaya Nomor 810/11029/436/8/3/2019 yang bisa diakses di surabaya. go.id. Pemkot hanya menerima lulusan dari program studi dengan akreditasi A dan B. Untuk akreditasi A, IPK minimalnya mencapai 2,75, sedangkan akreditasi B mencapai 3.
Imam menilai Pemkab Banyuwangi sukses menikmati hasil para PNS dengan IPK tinggi tersebut. Menurut dia, kinerja seorang aparatur sipil negara (ASN) dengan IPK tinggi setara tiga ASN biasa. ’’Makanya, pemkot perlu punya ASN kopassus semacam ini,’’ kata Imam.
Tidak semua anggota dewan sepakat dengan usul Imam. Ketua Komisi C Baktiono salah satunya. Menurut dia, IPK tidak bisa dijadikan ukuran tunggal dalam mengukur kinerja ASN. ’’Faktornya banyak. Percuma kalau IPK tinggi tapi saat melayani warga tewah-teweh,’’ kata anggota Fraksi PDIP tersebut.
Karena itu, Baktiono mengusulkan agar pemkot tetap menggunakan standar yang saat ini berlaku. Yakni, 3 dan 2,75. Sebab, nilai tersebut juga diterapkan bagi mahasiswa penerima beasiswa pemkot. Jika IPK mereka kurang dari 3, beasiswa bisa dicabut. Baktiono menginginkan tidak ada standar ganda yang akan membuat pendaftar CPNS bingung.
Menurut Baktiono, PNS Surabaya idealnya memang harus memiliki IPK tinggi. Kalau bisa, cum laude, gigih bekerja, serat memiliki leadership tinggi. Namun, jika persyaratan itu dipersulit, dia khawatir banyak posisi yang minim pendaftar.
’’Biarkan mereka yang IPK 3 bersaing dengan IPK tinggi. Biar tes yang menentukan hasilnya. Kan pasti ada uji kompetensi,’’ lanjut anggota DPRD Surabaya empat periode berturut-turut itu.
Secara pribadi, Baktiono masih menemukan beberapa kekurangan PNS Surabaya. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain, dia merasa kualitas PNS Kota Pahlawan sudah sangat jauh. ’’Saya rasa unggul di semua bidang. Tapi, jangan terlena. Karena sekali lagi, tetap ada kekurangan yang harus terus diperbaiki,’’ jelasnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono berharap pemkot tidak hanya membuka pendaftaran untuk lulusan S-1. Perlu ada pendaftaran untuk warga dengan ijazah SMA/SMK. ’’Saya lebih sepakat tidak dibatasi. Biar sama-sama dapat kesempatan untuk mengubah nasib. Biar yang jadi PNS ini tidak hanya diisi orang-orang yang berada,’’ paparnya.