Ada Pendaftar CPNS yang Ditolak
SURABAYA, Jawa Pos – Antusiasme masyarakat Jatim terhadap pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) cukup tinggi. Jumlah pendaftar sudah mencapai 2.362 orang. Padahal, pendaftaran baru dibuka Senin (11/11).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Anom Surahno menyebut Jatim peringkat ketiga. Saat ini, jumlah pendaftar tes CPNS terbanyak adalah Kemenkumham. Lalu, CPNS untuk Kota Bogor. ”Peringkat itu masih bisa berubah,” ucapnya.
Pendaftaran sedang berlangsung. Ada yang sudah melengkapi berkas, ada pula yang belum. Bahkan, ada pendaftar yang ditolak. Anom memperkirakan jumlah yang ditolak ada 49 pendaftar.
Penyebabnya beragam. Antara lain, program studi (prodi) pendaftar belum terakreditasi. Itu sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Tidak ada penjelasan apakah akreditasi A, B, C, atau D. ”Yang penting terakreditasi,” ungkapnya.
Pendaftar yang prodinya tidak jelas langsung ditolak. Panitia memberi masa sanggah. Pendaftar tersebut memiliki waktu untuk melengkapi berkas. Masa sanggah tersebut ditetapkan tiga hari setelah pendaftaran ditutup. Yakni, setelah 26 November mendatang.
Anom menduga banyaknya pendaftar karena sistem kepegawaian di Pemprov Jatim sudah tertata. Antara lain, penerapan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan kinerja (tukin). Dua item itu menarik minat masyarakat. Mereka berburu mendaftar untuk wilayah Jawa Timur.
Terkait server, Anom mengaku masih menjadi kendala. Karena itu, dia menyarankan masyarakat terus memantau laman pendaftaran dari waktu ke waktu. ”Begitu lancar, silakan mengunggah berkas yang diminta,” jelasnya.
Hari pertama, banyak yang mengeluh saat mengakses di laman www.sscasm. bkn.go.id. Banyak yang mengakses jaringan tersebut. Karena itu, formasi CPNS belum diunggah. Anom bersama tim baru mengunggah Selasa kemarin. ”Kami sempat cemas, tapi akhirnya bisa selesai,” ucapnya.
CPNS kali ini, Pemprov Jatim mendapatkan jatah 1.817 orang. Jumlah tersebut tidak seperti yang diharapkan. Pemprov membutuhkan PNS sekitar 4 ribu orang. Untuk menutupi itu, pemprov membagi dua. Tahun ini mengusulkan 2 ribu orang, sisanya tahun depan.
Usulan tahun ini tidak dipenuhi. Pemerintah pusat memberi jatah 1.817. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen merupakan tenaga pendidik. Sisanya berupa tenaga kesehatan dan tenaga teknis.