Pemerintah Pertahankan Pola Deradikalisasi

PEMERINTAH menganggap pola program deradikalisasi tidak perlu diubah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyebutkan, program deradikalisasi akan berlanjut seperti biasa. ’’Bukan dievaluasi deradikalisasinya, tapi ditingkatkan (kualitasnya, Red),’’ ungkapnya.

Mahfud menjelaskan, deradikalisasi bukan perkara sederhana. Butuh proses dan tidak bisa dilakukan begitu saja. ’’Kalau tindakan melanggar hukum, ya dibawa ke hukum. Kalau ideologis dibawa ke wacana, kalau ujaran kebencian dibawa ke KUHP, kan gitu,’’ terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Saat ini, lanjut Mahfud, aksi terorisme sudah berkurang

Secara kuantitatif, hal itu merupakan kabar baik. ”Artinya, jumlah teror pada 2017 dan 2018 itu lebih tinggi daripada 2019,” terangnya.

Selain itu, menurut Mahfud, kinerja aparat kepolisian dalam mengungkap kasus terorisme telah berjalan baik. Melalui langkah-langkah antisipasi, banyak terduga teroris yang ditangkap sebelum mereka beraksi. Karena itu, dia membantah kejadian di Medan dianggap kebobolan. ”Kalau tidak diantisipasi, pasti lebih banyak,” katanya. ”Yang tertangkap-tertangkap itu kan punya rencana semua,” tambahnya.

Pejabat asal Madura tersebut menyampaikan, antisipasi aksi terorisme tidak pernah berhenti. Satu atau dua aksi yang terjadi tidak bisa disebut sebagai kebobolan. ”Antisipasi ada, ketika ada peristiwa. Itu jadi pembuka untuk ambil (terduga teroris) yang lain,” imbuhnya.

Di lain pihak, pakar terorisme Al Chaidar menilai, upaya deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah belum maksimal dan serius. Bahkan, dia menyebut deradikalisasi di tanah air gagal. ”Tapi kan negara nggak pernah mau mengakui,” tuturnya.

Menurut dia, Mahfud harus me-review program deradikaliasi yang sudah berjalan. Dengan begitu, bisa diketahui kekurangan dan titik-titik lemah program tersebut. ”Kemudian diperbaiki, diganti programnya kalau ada yang nggak tepat,” jelasnya. ”Kalau menyatakan itu sudah tepat, dia harus menunjukkan indikatornya apa, buktinya apa,” tambahnya.

Menurut Al Chaidar, saat ini masih ada peserta program deradikalisasi yang kembali beraksi. Itu berarti, program tersebut tidak bisa disebut berhasil.

Menurut dia, perlu dilakukan kontrawacana. Yakni, pertarungan wacana di ruang publik. Al Chaidar menyebutkan, banyak warga yang terpengaruh dan ikut menjadi bagian kelompok teroris lewat wacana. ”Wacana tersebut harus dilawan dengan kontrawacana. Itu yang bisa membuat teroris berkurang,” terangnya.

Al Chaidar mencontohkan, tafsir jihad versi JAD harus dilawan dengan tafsir jihad versi pemerintah. ”Kalau ada tafsiran tentang negara Islam dari JAD, harus ada tafsiran negara Islam dari pemerintah. Kalau ada tafsiran tentang khilafah dari JAD, harus ada tandingannya. Itu harus dilawan terus-menerus.”