Guru SMK dan Dosen Kini Dampingi Proyek Fisik Sekolah
Dari peninjauan ke SDN Gentong di Kota Pasuruan yang ambruk, apa perkembangan penanganan saat ini?
Jadi, nanti untuk mempercepat proses belajarmengajar, dibikin sekolah darurat. Seperti di daerah bencana. Yang itu sangat layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian, revitalisasi total gedung yang roboh itu tidak harus terburu-buru. Lahannya sudah ada di lapangan yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi sebelumnya.
Presiden Joko Widodo meminta ada percepatan penanganan sekolah rusak. Bagaimana implementasi di lapangan?
Program rehabilitasi sekolah rusak selalu dilakukan. Jumlah sekolah mencapai 216 ribu unit. Yang penting sebetulnya jumlah anggaran yang tersedia. Anggaran untuk sekolah-sekolah rusak itu selalu kami validasi. Selalu kami update. Dan pasti setiap tahun ada yang rusak di antara 216 ribu sekolah itu.
Bagaimana kelanjutan program rehabilitasi sekolah rusak ke depan?
Ada skema yang ditangani Kementerian
PUPR, yaitu revitalisasi total. Bukan hanya bangunan fisik kelasnya, melainkan termasuk infrastrukturnya. Mulai halaman, sanitasi lingkungan, drainase, dan seterusnya, itu akan diganti.
Selama ini, pembangunan sekolah, baik itu unit sekolah baru maupun ruang kelas baru, indikatornya itu sekian kelas. Padahal, sekolah bukan hanya kelas. Perlu ada kamar mandi, WC, lapangan, saluran air, dan pagar. Anggarannya selalu diasumsikan melalui bantuan operasional sekolah. Padahal, dalam praktiknya, bantuan operasional sekolah habis untuk menggaji guru honorer.
Terhadap proyek renovasi sekolah supaya berjalan baik, bagaimana responsnya?
Mulai empat tahun terakhir, untuk pembangunan sekolah yang pelaksanaannya swakelola itu, ada tim pedamping. Baik itu yang dananya melalui pemerintah pusat maupun dari dana alokasi khusus (DAK), itu ada tim pendamping.
Secara teknis, seperti apa pendampingan itu?
Proyek di SD tersebut didampingi tim dari SMK jurusan konstruksi. Guru dari SMK itu ditugasi membuat rancang bangun dan mengawasi pengerjaan. Tim yang melakukan pengawasan itu harus bersertifikat.
Kemudian, untuk bangunan SMP dan SMA, harus didampingi tim dari perguruan tinggi yang punya fakultas teknik sipil. Dosen dari fakultas teknik sipil yang melakukan pendampingan bertugas sejak perancangan dan pengawasan. Dosennya juga harus bersertifikat. Jadi, kalau ada kejadian seperti itu (sekolah ambruk), kita sudah tahu (yang bertanggung jawab).
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berharap kasus sekolah ambruk di Kota Pasuruan tidak terulang. Apalagi, sejak empat tahun terakhir, proyek fisik di sekolah telah didampingi tim ahli. Berikut wawancara Muhadjir dengan wartawan di Kantor Wakil Presiden kemarin (14/11).