PDIP DI SURABAYA
SURABAYA, Jawa Pos – Rasa percaya diri PDIP yang tetap mengedepankan ’’siap maju sendiri’’ dalam pilwali Surabaya mendapat respons dari sejumlah parpol. Mereka berencana membangun koalisi besar untuk melawan hegemoni politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Beberapa partai yang sudah menjalin komunikasi politik adalah Nasdem, Gerindra, dan PSI. Tiga partai itu disebut-sebut akan berada dalam satu gerbong untuk mengusung kandidat dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2020.
Hal itu sejatinya cukup realistis. Sebab, Nasdem, Gerindra, dan PSI memang tidak bisa mengusung calon sendiri. Dibutuhkan minimal sepuluh kursi di parlemen untuk bisa mengusung kandidat. Sementara itu, kursi Nasdem di DPRD Surabaya hanya tiga. Gerindra mempunyai lima kursi. PSI memiliki empat kursi.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Nasdem Surabaya Sri Hono Yularko mengungkapkan, rencana tersebut memang ada. Sebab, dibutuhkan kekuatan besar untuk bisa melawan PDIP yang saat ini merupakan partai pemenang pemilu.
Namun, menurut Hono, pernyataan PDIP yang mengisyaratkan akan mengusung calon tanpa koalisi dianggap terlalu dini. Sebab, hal itu akan memantik gejolak di partai-partai yang lain. ”Memang secara perolehan kursi PDIP bisa maju sendiri. Tapi, pertanyaan tersebut membuat PDIP terkesan eksklusif,” ujarnya kemarin (16/11).
Hono yang pernah menjadi pengurus PDIP selama 15 tahun itu mengakui bahwa militansi kader partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut memang cukup kuat. Karena itu, dibutuhkan kekuatan yang besar pula untuk bisa menandinginya.
Hono menuturkan, komunikasi
Kekuatan:
Partai pemenang pemilu dengan 15 kursi.
Dianggap mempunyai mesin politik paling bagus di Surabaya.
Lebih dari 15 tahun kader PDIP menjadi wali kota Surabaya.
Massa akar rumpunnya tidak hanya paling banyak, tetapi juga paling militan.
mengenai arah koalisi sudah beberapa kali dibahas bersama Gerindra dan PSI. Ada sinyal positif bahwa koalisi tersebut akan terwujud. ”Kami juga sedang mencoba berkomunikasi dengan Golkar dan Demokrat. Karena ini (melawan PDIP, Red) butuh koalisi besar,” jelasnya.
Diakui atau tidak, PDIP saat ini memang seperti menjadi penentu. Sosok yang akan diusung ditunggu-tunggu banyak partai. Karena itu, di tengahtengah lobi politik yang dilakukan, beberapa ketua partai memilih menunggu.
Ketua DPC Gerindra Surabaya Bagio Fandi Sutadi mengatakan,
Kelemahan:
Untuk pilwali mendatang, kekuatan PDIP diperkirakan terpecah.
Terlalu bergantung kepada DPP untuk rekomendasi. Arus bawah biasanya manut.
Sering mengeluarkan rekom pada menit akhir sehingga calonnya kekurangan waktu untuk sosialisasi. Kemenangan tidak mutlak (50+1) sehingga koalisi antarpartai bisa menandinginya. memang ada rencana untuk membangun koalisi bersama Nasdem dan PSI. Termasuk Golkar dan Demokrat. Namun, pihaknya tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan.
Sutadi memilih wait and see. Yakni, melihat siapa sosok yang akan diusung PDIP. Sebab, tidak menutup kemungkinan tokoh yang direkomendasi bukan orangorang yang mengikuti fit and proper test beberapa waktu lalu. ”Bisa saja tiba-tiba DPP (PDIP, Red) mengeluarkan rekomendasi untuk orang lain,” katanya.
Di sisi lain, Golkar maupun Demokrat tidak memberikan jawaban tegas soal rencana koalisi itu. Dua partai tersebut sama-sama menjawab dengan diplomatis. Ketua DPD Golkar Surabaya Blegur Prijanggono dan Ketua Bappilu DPC Demokrat Herlina Harsono Njoto kompak menyatakan membuka peluang komunikasi maupun koalisi terhadap siapa saja.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono menjelaskan, kemungkinan PDIP tidak berkoalisi merupakan tradisi masa lalu. Hal tersebut sudah terjadi selama tiga kali pemilihan kepala dearah di Surabaya.
Untuk pemilu 2020, pria yang akrab disapa Awi itu menyerahkan semua keputusan ke DPP (dewan pimpinan pusat). Yang jelas, hingga saat ini, PDIP memang belum membuka komunikasi politik dengan partai mana pun. ”Kami terus mengamati perkembangan yang terjadi. Baik antarpartai maupun antarcalon yang sudah muncul,” ujarnya.
Menurut Awi, komunikasi politik dengan partai-partai memang belum dibuka. Namun, bukan berarti PDIP bersikap eksklusif. Dia mencontohkan kondisi di DPRD. ”Kami di DPRD komunikasi baik dengan semua partai,” ungkapnya.