Harmonikan Alam dengan Manusia

Tema Desain Ibu Kota Baru Bernama Nagara Rimba Nusa

JAKARTA, Jawa Pos – Nagara Rimba Nusa. Itulah tema desain ibu kota negara (IKN) baru yang dipilih pemerintah kemarin. Desain bikinan kelompok perancang Urban+ tersebut menjadi pemenang sayembara yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Negara Rimba Nusa berhasil menyisihkan 256 desain lain yang dikirim peserta sayembara

Sibarani Sofian, pendiri sekaligus ketua Urban Plus, mengatakan bahwa Nagara Rimba Nusa adalah simbol bahwa Indonesia dibangun di atas tanah yang kaya hutan (rimba) dan dalam wilayah kepulauan (nusa). Nagara Rimba Nusa, menurut tim juri, adalah desain yang paling memenuhi tiga pilar IKN. Yakni, menonjolkan identitas bangsa, memastikan keberlanjutan lingkungan sosial ekonomi, serta mewujudkan kota cerdas modern dan berstandar internasional.

Sofian dan sembilan anggota timnya sengaja memilih lokasi inti IKN agak ke pedalaman, tepat di sebelah barat kawasan delta hulu Teluk Balikpapan. Penentuan lokasi itu, kata Sofian, tergolong unik. Saat diajak ke lokasi dalam periode pradesain beberapa bulan lalu, anggota tim Rahman Andra Wijaya yang juga ahli lanskap mengirimkan puluhan foto kepada tim untuk dipertimbangkan. ”Satu foto itu muncul di mimpi saya. Dan akhirnya kami memilih itu. Tapi ini bukan klenik ya. Sudah kami hitung juga berbagai faktor dan pertimbangannya,” tutur Sofian.

Kawasan inti yang dipilih Urban Plus berada lebih ke timur dan semuanya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sofian menuturkan, dirinya harus hati-hati karena area inti yang dipilih berada di kawasan tepi air yang cukup sensitif. ”Pembangunannya adalah harmoni antara manusia dan alam. Dalam sejarah, keduanya tidak selalu berhasil berdampingan. Kadang harus mengorbankan salah satu,” kata pria yang berprofesi arsitek itu.

Titik nol area inti tersebut adalah perbukitan yang memiliki elevasi tinggi, tepat di belakang rencana kompleks istana kepresidenan. Lalu, terus menurun menuju kawasan hutan bakau dan delta hulu Teluk Balikpapan. Klasternya ditata hati-hati. Sebelah barat adalah kawasan pemerintahan. Di tengah sebelah selatan adalah central business district (CBD) yang akan menjadi tempat gedung-gedung vertikal. Di tepi utara adalah kompleks pendidikan, olahraga, dan hunian. Di selatan adalah area Danau Pancasila, hunian, hotelhotel, dan pelabuhan.

Bagian tengah yang hampir sepertiga wilayah inti itu diisi ruang terbuka hijau. Ada aliran sungai-sungai yang meliuk dan bercabang-cabang. Tepat di utara CBD. Kawasan tersebut akan jadi pusat kebun-kebun ekologis dan taman-taman air. ”Lanskap ini namanya biomimikri. Mengadaptasi perilaku alam. Tidak menghalangi aliran angin. Tidak mengambil air terlalu banyak dari alam,” katanya.

Tentang axis atau poros kota yang dinamai kebangsaan, bentuknya mirip boulevard yang ada di Washington DC. Menurut Sofian, banyak kota di dunia yang punya axis berwujud boulevard.

Sementara itu, dari sisi ukuran, Sofian mengatakan, desainnya sudah mengadaptasi sistem compact city. Nagara Rimba Nusa menggunakan area seminimminimnya. Setiap blok bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama 10 menit. ”Kalau kuat sebenarnya 50 menit sampai dari ujung ke ujung. Tapi, kita punya trem listrik untuk transportasinya,” jelasnya.

Pemenang kedua mengusung konsep InfiniteCity dengan akses melayang (elevated). Menurut tim juri, desain itu memiliki konsep bangunan yang unik. Sebab, konsep bangunan memiliki teras-teras bertingkat sebagai ruang publik. Mengakomodasi kondisi topografi.

Lalu, desain terbaik ketiga mengusung konsep Seribu Galur. Konsep itu memperkenalkan metropolitan dengan grid yang membentang horizontal. Menurut Michael Tan, salah seorang anggota tim perancang, bentuk tersebut merupakan representasi dari alat tenun. ”Jadi, bentuknya seperti loom (alat tenun, Red), kami melihat Indonesia itu adalah hasil dari rajutan berbagai keragaman, jadilah kami membentuknya seperti loom,” katanya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pada Januari 2020 tiga besar pemenang sayembara diajak kembali survei lapangan selama 2–3 hari. ”Kita akan bantu fine tuning agar mendapatkan gambaran langsung untuk menyusun desain yang lebih rinci, mengadopsi kondisi alam dan budaya Kalimantan serta mencerminkan visi Indonesia ke depan,” katanya.

Basuki mewanti-wanti untuk berhati-hati pada hulu Teluk Balikpapan. Sebab, di sana merupakan habitat hewan langka bekantan. ”Bekantan ini hanya ada di Kalimantan dan mungkin terbanyak di Teluk Balikpapan. Nanti kita pagar itu, sepanjang apa pun kita pagar agar mereka tidak terganggu,” katanya.

Desain pemenang akan dimodifikasi kembali untuk menjadi desain final IKN. Untuk kualitas Urban Design IKN yang lebih paripurna, Basuki akan mengundang ahli-ahli terkait lainnya tingkat nasional maupun internasional. Mereka akan berperan langsung dalam perancangan maupun sebagai penasihat atau reviewer.

Perpres Badan Otorita IKN

Pada bagian lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, draf rancangan peraturan presiden (perpres) tentang pembentukan badan otorita pemindahan ibu kota sudah selesai. Pihaknya telah menyerahkan ke Kementerian Sekretariat Nagara. ”Sudah bisa disahkan presiden,” ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (23/12).

Dalam perpres itu, badan otorita akan didesain sebagai lembaga setingkat kementerian. Dengan demikian, kepala badan akan dipimpin pejabat selevel menteri. Sambil pembentukannya berjalan, pemerintah mulai menjaring tokoh yang dinilai punya kapasitas untuk memimpin badan otorita.

Mengenai UU pembentukan ibu kota baru, saat ini drafnya masuk tahap finishing. Pria yang juga menjabat pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP itu menargetkan draf diserahkan ke DPR para pertengahan bulan depan. ”Draf sudah siap, pertengahan ini diajukan. Surpres (surat presiden) ada,” imbuhnya. Dia menambahkan, dalam draf UU, ibu kota baru akan berbentuk provinsi seperti DKI Jakarta. Sedangkan kawasan khusus pemerintahan akan dipimpin city manager.

Meski demikian, itu belum fixed.

Sebab, harus dibicarakan dulu dengan DPR. ”Usulan kan harus dibahas bersama DPR,” tuturnya.