KPK Fokus ke Pelaku, Tidak Melihat Kelembagaan

Terungkapnya kasus penyuapan mantan komisioner KPU tidak hanya bisa berdampak pada integritas pribadi yang bersangkutan, tetapi juga demokrasi secara keseluruhan. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kemarin (15/1).

Bagaimana KPK melihat kasus KPU ini terhadap integritas penyelenggara pemilu?

Soal sikap kami tetap sesuai prosedural hukum yang kami jalankan. Siapa pun pelakunya, kita tidak melihat kelembagaan terkait penyelenggara negara. Tinggal bagaimana kita melihat sistem di lembaga itu sendiri.

Bagaimana sistem pencegahan dalam lembaga yang ideal?

Itu ada banyak pola. Namanya whistleblowing system, apakah sudah terbangun di instansi masing-masing dan berjalan ketika seseorang ada indikasi tindak pidana. Bagaimana mekanisme ini dijalankan, di bawah kendali siapa dan apakah anggota aktif dalam pola tersebut. Kemudian, kode etik apakah juga berjalan, apakah ada evaluasi. Apakah ada sanksi yang dilaksanakan dan apakah ada pembiaran. Saya percaya semua lembaga sudah menyiapkan itu.

Dampak apabila ada penyelenggara pemilu yang melanggar integritas tersebut?

Pasti sebagai penyelenggara negara yang jadi dasar pemilihan kepala daerah membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan demokrasi juga berkurang. Penyelenggara kan diambil dari berbagai elemen. Yang diharapkan ketika ini diambil dari berbagai bidang agar netral. Dulu semua dari pemerintah. Yang jadi persoalan apakah sistem rekrutmen yang dibangun bisa menjawab integritas seseorang. Bisa jadi apakah ada cara-cara tidak benar yang dilakukan ketika penyelenggara dipilih. Ini bisa berdampak pada pilkada di wilayah.

Perlukah dilakukan kerja sama antara KPK dan lembaga penyelenggara pemilu khusus untuk uji integritas penyelenggara pemilu?

Sebetulnya sudah lama ada kerja sama seperti itu. Tinggal evaluasi internal. Kalau masih ada pelanggaran, mungkin pengawasannya kurang kuat dan penegakan hukum.