Sektor Industri AS Masih Rawan
Tiongkok Belum Akui Pemaksaan Transfer Teknologi
WASHINGTON, Jawa Pos – Kesepakatan dagang AS-Tiongkok fase pertama resmi sudah. Kemarin (15/1) waktu lokal, dua negara adidaya itu menandatangani perjanjian untuk melakukan perdagangan bilateral lebih adil. Namun, banyak juga yang merasa tak diuntungkan.
Menurut CNBC, upacara resmi penandatanganan dijadwalkan pukul 11.30 waktu setempat atau 23.30 WIB tadi malam. ”Tentu saja saya senang jika detail perjanjian mengandung konsesi signifikan Tiongkok yang dirahasiakan. Tapi, saya juga sudah siap jika dokumen lengkapnya justru mengecewakan,” kata Scott Kennedy, pakar isu ekonomi ASTiongkok dari Center for Strategic and International Studies.
Gedung Putih memastikan bahwa Tiongkok bersedia memenuhi tuntutan utama AS. Yakni, menghentikan praktik pencurian kekayaan intelektual.
Clete Willems, rekanan dari Akin Gump, mengatakan bahwa Tiongkok setuju untuk menghukum perusahaan yang mencuri rahasia dagang atau aset intelektual. Yang belum disetujui adalah pencegahan upaya peretasan perusahaan AS.
”Yang menjadi masalah, Tiongkok belum mengakui ada upaya pemaksaan transfer teknologi. Itu berarti Tiongkok menganggap praktik dan sistem selama ini tidak melanggar apa pun,” ungkap Derek Scissors, peneliti American Enterprise Institute, kepada New York Times.
Belum lagi isu subsidi berlebihan pemerintah dan strategi dagang dumping yang belum selesai. AS justru mendapatkan komitmen pembelian barang USD 200 miliar (Rp 2.735 triliun) dalam dua tahun ke depan. Menurut Trump, hal tersebut bakal mengurangi defisit besar dagang yang dialami AS selama satu dekade terakhir.
”Janji jangka pendek dari Tiongkok tak akan menyelesaikan masalah di masa depan,” ungkap senator Chuck Schumer, politikus Demokrat, seperti dilansir Fox News.
Memang, AS masih punya waktu untuk membenahi isu dagang lainnya. Kabarnya, ada dua fase lagi dalam runtutan kesepakatan dagang. Yang menjadi masalah, Trump menandakan bahwa fase kedua pun bakal diketok setelah pilpres November nanti.
Artinya, industri AS yang terkait dengan tarif impor lama belum bisa berkembang. Salah satunya industri produsen bahan kimia. Bahan baku mereka merupakan salah satu komoditas dari kelompok barang senilai USD 360 miliar (Rp 4.924 triliun).