Sepakat Percepat Pembangunan Jatim
Khofifah Road Show ke Beberapa Kementerian
JAKARTA, Jawa Pos – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke beberapa kementerian/lembaga di Jakarta kemarin (15/1). Dia ingin memastikan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Jatim.
Tempat-tempat yang dia kunjungi bersama wakilnya, Emil Elestianto Dardak, adalah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). ’’Kami ingin memastikan lampiran Perpres Nomor 80 Tahun 2019 akan masuk RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional, Red),” kata Khofifah.
Perpres tersebut berisi program percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Khususnya di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). Selain itu, kawasan wisata Bromo, Tengger, Semeru (BTS), Selingkar Wilis, Selingkar Ijen, dan kawasan prioritas Madura. Di dalamnya terdapat 218 proyek yang dananya berasal dari APBN, APBD, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), dan badan usaha milik negara (BUMN).
Proyek yang akan digarap untuk sejumlah kawasan tersebut difokuskan pada beberapa sektor. Antara lain, perhubungan
dan sumber daya air, lingkungan, serta ekonomi dan SDM. Proyek kawasan Gerbangkertosusila akan berfokus pada pengembangan kawasan industri serta sentra investasi dan hub bagi arus barang dan orang. Sedangkan kawasan BTS akan fokus pada pengembangan poros tengah sekaligus entry point pariwisata serta pengembangan industri agro.
Sementara itu, proyek di wilayah Selingkar Wilis akan berkaitan dengan peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Untuk kawasan Ijen, akan dikembangkan destinasi wisata kedua setelah BTS. Bagi kawasan prioritas Madura, akan dilakukan pengembangan industri berbasis perikanan dan peningkatan daya saing industri peternakan.
Khofifah menuturkan, seluruh proyek tersebut disetujui Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Meski demikian, harus ada pendalamandanpengembangan terkait dengan program-pro
gram tersebut. ’’Kami menyebut ini tahap menashih (memeriksa kebenarannya). Dari perpres itu, kami konfirmasi ke kementerian/lembaga. Mengingat kaitannya dengan RPJMN, Bappenas menjadi leading sector,” beber mantan menteri sosial tersebut.
Khofifah mengatakan, atas usulan Monoarfa, pembiayaan disarankan menggunakan format obligasi daerah. Yakni, pembiayaan dengan pinjaman daerah jangka menengah atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat daerah. Menurut dia, format itu memungkinkan untuk memberikan percepatan proses pembangunan di Jatim. ’’Ini yang sedang diperdalam temanteman ahli dengan beberapa deputi. Karena kebetulan belum ada daerah yang melakukan itu,” jelasnya.
Setelah bertemu dengan Monoarfa, Khofifah menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.