Pertumbuhan yang Lebih Berkeadilan

PEMERINTAH berencana menghapus subsidi elpiji 3 kilogram. Jika rencana itu jadi diberlakukan, masyarakat menengah ke bawah sebagai konsumen gas melon tersebut mau tidak mau harus merogoh kocek lebih dalam. Padahal, beban sebelumnya sudah bertambah dengan adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang mencapai dua kali lipat itu.

Bahkan, sebagian masyarakat bawah yang bekerja sebagai petani sudah harus siap memberikan tambahan biaya setelah pemerintah memangkas distribusi pupuk bersubsidi hingga 50 persen. Penurunan tarif pertamax dan pertamax dex tidak berpengaruh. Sebab, masyarakat kelas bawah nyaris tak pernah mengonsumsinya.

Kebijakan tersebut patut dipertanyakan di tengah target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tahun ini sebesar 5,3 persen. Sebuah target yang dianggap terlalu optimistis. Sementara Bank Dunia dan sejumlah lembaga lainnya menyatakan bahwa pertumbuhan 5,1 persen sudah sangat bagus.

Pencabutan banyak subsidi memang menghemat keuangan negara yang sedang jeblok. Tapi di sisi lain sangat memukul daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pengejaran penerimaan pajak dan cukai membuat banyak industri diperkirakan bakal terpukul. Salah satunya industri yang menjadi tulang punggung sekitar 30 juta orang di Indonesia: keretek.

Peningkatan tarif cukai hingga 35 persen diperkirakan membuat konsumen memilih mengubah perilaku. Bukan berhenti merokok, tapi kebanyakan bakal mencari sumber yang lebih murah, misalnya tingwe alias linting

dewe (melinting rokok sendiri). Namun, itu jelas bakal memukul industri keretek nasional yang pendapatannya menurun. Selain itu, rencana pemerintah menggedok

omnibus law sudah memunculkan banyak kekhawatiran. Rancangan beleid tersebut dipandang terlalu berpihak kepada kalangan investor dan mendapat banyak kecaman. Seperti memberi ruang lebar bagi industri memilih pekerja dari jalur outsourcing. Banyak pihak menilai aturan yang seharusnya bernapas deregulasi usaha berubah menjadi alat bagi industri untuk mengeksploitasi buruh murah.

Pemerintah seharusnya mempunyai cetak biru (blueprint) pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Kue pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengelompok ke sedikit orang. Tetapi lebih merata ke orang banyak. Sebab, jika masyarakat banyak kebagian kue pembangunan, daya beli pun meningkat. Dan pada gilirannya industri akan tumbuh sehat. (*)