Putar CCTV, Minta KPK Klarifikasi Penggeledahan

JAKARTA, Jawa Pos – PDI Perjuangan (PDIP) masih terus mempersoalkan upaya penggeledahan kantor DPP partai oleh KPK. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut membantah adanya keributan saat upaya hukum itu dilakukan. Mereka bahkan meminta KPK mengklarifikasi kabar ketegangan antara penyidik dan satgas partai.

Persoalan itu diungkap lagi saat politikus PDIP Adian Napitupulu menjadi pembicara pada acara diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, kemarin (19/1). Menurut dia, upaya penggeledahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat menghebohkan ketika KPK datang ke kantor DPP PDIP. ’’Lalu, opini yang berkembang di media massa adalah terjadi keributan. Disebutkan bahwa PDIP menolak oknum KPK masuk atau menggeledah,’’ terang dia.

Adian lantas memutar video rekaman CCTV dari kantor PDIP dalam acara diskusi tersebut. Terlihat beberapa petugas KPK sedang berbicara dengan satgas PDIP. Menurut Adian, yang memakai topi putih dalam rekaman tersebut adalah petugas KPK. Yang mengenakan kaus putih adalah petugas keamanan kantor PDIP. Ada sekitar enam orang yang tampak dalam video tersebut. ’’Ini letaknya di parkiran kantor PDIP,’’ ungkapnya.

Adian menjelaskan, petugas yang datang mengaku dari KPK. Kemudian, satgas PDIP meminta mereka menunjukkan surat tugas. Namun, tidak ada selembar kertas pun yang ditunjukkan. ’’Sebagai satgas, kewajibannya bertanya kepada setiap orang yang datang. Siapa mereka, apa keperluannya, dan mau bertemu dengan siapa. Jika dari KPK, mana surat tugasnya?’’ ujar Adian.

Setelah ditanya surat tugas, para petugas KPK lantas pergi. Adian lalu mempertanyakan pemberitaan media yang menyebutkan bahwa terjadi keributan saat petugas KPK berupaya menggeledah kantor PDIP. Dia pun meminta KPK melakukan klarifikasi terkait dengan kejadian tersebut.

Tim hukum PDIP Maqdir Ismail menyatakan, pihaknya sudah mendatangi sejumlah instansi. Mulai KPU, Dewas KPK, Dewan Pers, hingga Mabes Polri. Namun, kata dia, pihaknya belum mengambil langkah apa pun soal kasus yang menyeret-nyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Mengenai rencana KPK yang akan menggeledah kantor PDIP, Maqdir menuturkan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak. Menurut dia, tim hukum hanya bekerja sesuai dengan fakta. Dia tidak bisa menyampaikan sesuatu tanpa tindakan hukum penyidik.