Banyak Tenaga Alih Daya Selundupan di DPRD

PNS hingga Dewan Bawa Keluarga dan Kolega

SURABAYA, Jawa Pos – Internal DPRD Surabaya sedang gegeran terkait penambahan tenaga outsourcing (OS) atau alih daya. Anggota dewan hingga pegawai negeri sipil (PNS) DPRD membawa anak, keponakan, adik, kakak ipar, hingga kolega untuk bisa kerja di DPRD Surabaya.

Jika diterima, gaji mereka setara UMK. Sebab, pemkot memastikan semua OS dan tenaga honorer digaji sesuai UMK yang disepakati setiap tahun. Artinya, gaji mereka nanti mencapai Rp 4,2 juta.

Persoalan itu dibahas di komisi A pada Kamis (16/1). Tidak ada media yang meliput. Sebab, semua urusan dewan dan kesekretariatan DPRD Surabaya hampir selalu dilangsungkan secara tertutup. Terlebih urusan anggaran.

Meski rapat itu dilangsungkan secara tertutup, aroma gegeran begitu terasa di internal dewan. Beberapa anggota dewan membocorkan hal itu ke Jawa Pos. Rata-rata tidak berani namanya dikutip karena sungkan dengan anggota dewan lainnya.

Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan. Pertama, jumlah OS DPRD Surabaya kini terbilang gemuk. Yakni, 185 orang. Kedua, anggota DPRD Surabaya yang berhak membawa satu orang untuk jadi staf pribadi ternyata mengajukan nama lebih banyak. Bahkan ada yang sampai membawa lima orang. Ketiga, pegawai

negeri sipil (PNS) DPRD Surabaya juga ikut-ikutan membawa kerabat mereka untuk jadi pegawai di DPRD Surabaya.

’’Gedung dewan sebesar itu masak perlu tenaga OS sampai 300 orang lebih? Itu belum ASN (aparatur sipil negara)-nya,’’ ujar anggota Komisi A Imam Syafii kemarin. Imam menjadi salah satu anggota dewan yang berani protes secara terbuka.

Dia meminta dewan menaati kesepakatan tahun lalu. DPRD Surabaya dan pemkot menyepakati adanya penambahan pegawai. Totalnya 61 orang. Terdiri atas 46 staf pribadi anggota dewan dan 15 staf pimpinan dewan. Jika ditambah pegawai lama, jumlah yang bisa didanai APBD tercatat 246 orang.

Masalah terjadi saat kesekretariatan DPRD Surabaya mengadakan tes psikologi. Hasilnya diumumkan pekan lalu. Banyak OS bawaan anggota dewan lama yang akan diberhentikan. Nilai mereka kalah dengan nama-nama baru yang dibawa anggota dewan dan PNS DPRD Surabaya.

Polemik mulai menggelinding. Ada desakan agar pegawai lama tetap dipertahankan. Akhirnya diputuskan untuk merekrut semua orang yang ikut tes tersebut. Informasinya, pemkot harus menggaji 342 orang yang ikut tes itu. Baik nama lama maupun pendatang baru.

Imam merasa pegawai di DPRD Surabaya terlalu banyak. Mereka bisa menganggur jika kesekretariatan dewan menerima mereka. ’’Kinerja mereka menjadi idle. Terus apa yang mereka kerjakan?’’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan tidak menampik kabar tersebut. Menurut dia, jumlah pegawai yang direkrut sesuai dengan kebutuhan. ’’Gedung baru membutuhkan banyak personel OS,’’ katanya.

Dewan memang memiliki gedung baru delapan lantai. Di dalam gedung tersebut terdapat ruang pribadi untuk tiap anggota dewan. Di setiap ruangan tersebut butuh petugas baru untuk mendampingi anggota dewan.