Pembersihan Data Sering Salah Sasaran

SURABAYA, Jawa Pos – Hampir setiap pekan DPRD Surabaya menerima laporan dari warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tiba-tiba dicabut. Mereka adalah penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah.

”Barusan ada dua pasien yang melapor. Biasanya, mereka rutin berobat, tahu-tahu pihak rumah sakit mengatakan bahwa mereka bukan lagi peserta BPJS,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti kemarin. Kepesertaan mereka tercoret gara-gara pembersihan data dari pemerintah pusat.

Reni menilai persoalan yang terjadi setahun belakangan itu seharusnya tidak dibiarkan. Pembersihan data seharusnya dilakukan dengan mengkroscek pihak yang disasar. Jika ternyata data mereka cocok, pembersihan tidak diperlukan.

Persoalan itu bermula dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka mengingatkan adanya 27,44 juta kepesertaan BPJS yang statusnya dipertanyakan. Temuan itu menyangkut data NIK peserta BPJS Kesehatan yang tidak sama, NIK ganda, kolom fasilitas kesehatan (faskes) yang kosong, sampai nama peserta yang sudah meninggal tapi kepesertaannya masih dicatat.

Reni menilai pembersihan tersebut justru menimbulkan masalah baru jika tidak tepat sasaran. Pelayanan pasien bisa tertunda. Mereka juga harus mengurus lagi perbaikan data kepesertaan. ”Dan itu butuh waktu yang tidak sebentar,” katanya.

Pemkot sudah punya salah satu solusi. Warga tetap bisa berobat gratis dengan mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pengurusannya bisa dilakukan dengan menghubungi ketua RW setempat.

Namun, Reni menilai pengurusan SKTM juga masih memakan waktu. Sebab, pengajunya harus terverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari dinsos. ”Dan saya yakin tenaga dinsos sangat terbatas,” ucap dia.

Dia mengajak pemkot untuk sama-sama mengonsultasikan persoalan itu ke pemerintah pusat. Sebab, ada ratusan ribu peserta yang dibiayai pemerintah. Perinciannya, 380.561 peserta dibiayai APBD dan 446.318 lainnya dibiayai APBD.

Barusan ada dua pasien yang melapor. Biasanya, mereka rutin berobat, tahu-tahu pihak rumah sakit mengatakan bahwa mereka bukan lagi peserta BPJS.”

RENI ASTUTI Wakil Ketua DPRD Surabaya