Mojoker to Lamongan Paling Rawan
Indeks Kerawanan Pemilu di Daerah Pelaksana Pilkada
SURABAYA, Jawa Pos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim baru saja menuntaskan penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP) di 19 kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak 2020 di provinsi ini.
Hasilnya, tingkat kerawanan perhelatan pilkada di mayoritas daerah di Jatim masuk kategori sedang. Namun, ada sejumlah daerah yang perlu dipantau khusus karena tingkat kerawanannya tinggi.
Berdasar data Bawaslu Jatim, Kabupaten Mojokerto menjadi daerah yang memiliki IKP tertinggi di antara 19 kabupaten/ kota pelaksana pilkada serentak mendatang. Disusul Lamongan dan Jember (selengkapnya lihat grafis).
Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat tiga daerah itu jadi yang paling tinggi IKP-nya. ”Untuk Mojokerto, yang tinggi adalah dimensi kontestasinya (persaingan antarkandidat maupun pendukung),” katanya kemarin (7/3).
Situasi tak jauh berbeda terjadi di Jember. Kontestasi politik di kabupaten itu juga tengah menghangat. Bukan hanya kandidat dari unsur parpol, calon perseorangan juga menggeliat di sana.
Di sisi lain, daerah-daerah yang IKP-nya di bawah tiga kabupaten/ kota itu juga tetap patut waspada. Sebab, ada sejumlah potensi kerawanan yang bisa terjadi.
Ambil contoh di Sumenep. IKP kabupaten/kota masuk kategori rata-rata. Tetapi, ada beberapa kerawanan. Di antaranya, potensi tersendatnya distribusi logistik coblosan dan potensi saksi tidak berfungsi dalam pelaksanaan pemilihan.
Atau di Malang. Di sana ada beberapa potensi kerawanan. Mulai money politics hingga mobilisasi massa. ”Karena itu, kami minta Bawaslu kabupaten/ kota fokus mengantisipasi semua potensi kerawanan di wilayah masing-masing,” katanya.
Dalam penyusunan IKP, ada empat dimensi utama yang menjadi parameter Bawaslu. Yakni, konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi politik.
Sementara itu, antisipasi potensi kerawanan dalam pilkada sudah dilakukan daerah-daerah pelaksana. Misalnya, Sumenep. Polres setempat sudah mengajukan armada helikopter dan kapal menjelang coblosan nanti.
Selain untuk pemantauan pengamanan, armada itu dipakai untuk pendistribusian logistik pilkada.
Kapolres Sumenep AKBP Deddy Supriyadi mengatakan, tingginya tingkat kerawanan pilkada di Sumenep disebabkan faktor geografis. Sumenep terdiri atas banyak pulau. ”Apalagi, jarak antara satu pulau ke pulau lain terlampau jauh,” katanya.
Dia menambahkan, armada khusus itu bisa diperbantukan untuk mengangkut logistik pilkada. Namun, sampai sekarang pengajuan tersebut belum bisa dipastikan dikabulkan. ”Masih menunggu jawaban Kapolda, pengajuan itu diterima atau tidak.”