Dana Desa Selalu Molor karena Proses Berbelit

GRESIK, Jawa Pos – Pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) hingga kini masih tersendat. Sebetulnya, hampir semua desa sudah mengirimkan berkas pengajuan. Namun, masih harus dilakukan verifikasi oleh badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Gresik Malahatul Farda mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah memverifikasi berkas 329 desa. Artinya, masih ada satu desa yang belum mengirimkan berkas pencairan ADD.

Lalu, kapan cairnya? Dia belum bisa memastikan. Sebab, proses pencairan menjadi kewenangan BPPKAD.Diamengakuimolornya pencairan dana desa tersebut disebabkan desa-desa kurang tertib dalam mengirim berkas. ”Saya pastikan kecamatan tidak boleh menumpuk berkas yang sudah masuk. Kalau ada desa yang sudah mengirimkan ke kecamatan, harus segera diteruskan ke kami,” ujarnya.

Molornya pencairan DD dan ADD itu menjadi masalah klasik daritahunketahun.Persoalannya sama. Desa disebut-sebut tidak tertib mengirimkan berkas ke

DPMD. Termasuk laporan pertanggungjawabannya. Lalu, berkas terkadang ngendon di kecamatan lantaran menunggu semua desa. Akhirnya, pencairan anggaran oleh BPPKAD tersendat. Padahal, sebetulnya dana tersebut sudah cair dari pusat.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Gresik Musa menyatakan, molornya pencairan DD dan ADD disebabkan prosesnya yang berbelit. Dia mencontohkan, pengajuan ADD dan DD dari desa ngendon di kecamatan lebih dari dua minggu. Alasannya, menunggu desa-desa lain. ”Padahal, hal itu jelas tidak diperbolehkan. Desa yang sudah kirim ya harus diteruskan ke DPMD. Jangan sampai desa yang sudah tertib ikut terdampak,” ucapnya.

Ada tiga poin terkait dengan persoalan pencairan DD dan ADD. Pertama, merampingkan proses dan persyaratan pengajuan. Kedua, menghapus ketentuan harus mengetahui dan mendapat tanda tangan camat. Ketiga, memfungsikan kecamatan sebagai pengawas lapangan saja. ”Selama ini memang membentuk mata rantai yang semakin birokratis dan tidak efektif. Padahal, presiden kan ingin cepat,” ungkapnya.