Bersinergi Kendalikan Harga Bapok

Perlu Evaluasi Birokrasi Impor

JAKARTA, Jawa Pos – Belakangan, bawang putih dan gula pasir menjadi topik perbincangan. Bukan hanya karena harganya yang meningkat, tapi juga garagara stoknya menipis. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut koordinasi kementerian yang satu dan lainnya tidak bagus. Akibatnya, impor pangan terlambat.

Karena pasokan dua komoditas itu tidak lancar, maka mau tidak mau harganya meningkat. Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa salah satu alasan penting yang memicu kenaikan harga adalah birokrasi perizinan impor pangan yang lelet.

”Birokrasi ini berhubungan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Tiga ini saja diperbaiki, soalnya kalau di salah satu agak lambat, pasti eksekusinya akan lambat juga,” ujar Rosan kemarin (12/3).

Menurut dia, keterlambatan mengeksekusi impor selalu menjadi persoalan. Akibatnya, harga tidak bisa dikendalikan. Pemerintah, lanjut Rosan, seharusnya memiliki rencana impor yang baik. Dengan demikian, stabilitas harga terjaga. ”Impor harus disesuaikan waktunya. Saat panen jangan impor karena harga bisa anjlok, petani rugi. Tapi, ketika barang tidak ada, impor tidak datang-datang. Ya jelas mahal harganya. Ini soal logika saja.”

Rosan juga mengingatkan bahwa masyarakat sensitif soal harga pangan. Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki koordinasi dalam menjaga harga pangan. Kenaikan harga bawang putih dan cabai merah seharusnya cukup dijadikan pelajaran. ”Kalau administrasi baik, koordinasi baik, mestinya ini semua tidak jadi masalah,” ujarnya.

Hingga kemarin, di Pasar Induk

Kramat Jati, harga bawang putih rata-rata masih pada kisaran Rp 40.000 per kilogram. Normalnya, harga per kilogram Rp 25.000–Rp 30.000. Sementara itu, harga gula rata-rata Rp 16.500 per kilogram. Padahal, biasanya harga per kilogram sekitar Rp 12.500.

Rosan kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan panic buying karena ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran aman. ”Kesediaan pangan menyambut Lebaran no problem at all,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto berharap impor yang sudah disetujui bisa segera terealisasi. Dengan demikian, kebutuhan pokok selama puasa dan Lebaran 2020 bisa terpenuhi. ”Jika terjadi gejolak harga akibat gangguan pasokan, Kemendag akan menggerakkan BUMN dan pelaku usaha swasta untuk melakukan operasi pasar atau KPSH,” ujarnya.

Suhanto juga menjelaskan, Kemendag bekerja sama dengan dinas perdagangan setempat dalam rangka mengantisipasi kemungkinan spekulasi atau aksi penimbunan. Satgas Pangan, menurut dia, telah melakukan pengawasan secara intensif di daerah-daerah. Khususnya, menjelang puasa dan Lebaran ini.