Kepala Dinas dan Asisten Tidak Hadiri Sidang Paripurna
SURABAYA, Jawa Pos – Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti urung menggedok palu sidang paripurna kemarin (16/3). Hujan interupsi terjadi karena anggota dewan mempermasalahkan dua hal. Pertama, mereka belum mendapat salinan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Kedua, tidak ada perwakilan pemkot yang hadir dalam rapat tersebut.
’’Hingga rapat ini mau selesai, kami belum dapat salinan do_ kumennya. Di belakang juga tidak ada seorang pun kepala dinas, asisten, atau Sekda yang hadir,’’ ujar Camelia Habibah dari Fraksi PKB.
Sebelum Habibah, politikus Gerindra Luthfiyah menyampaikan hal serupa. Keduanya menyarankan agar rapat tidak ditutup hingga berkas-berkas pokir itu dibagikan.
Pokir adalah berkas pengajuan yang dikumpulkan dewan selama reses. Masyarakat mengusulkan sejumlah program atau proyek fisik. Wujudnya berupa permohonan anggaran untuk pembelian sound system, meja, kursi, terop, atau perbaikan saluran dan pavingisasi. Mirip jasmas (jaring aspirasi masyarakat) yang tidak cair sejak 2018, tetapi dengan nama berbeda.
Politikus Nasdem Imam Syafii ikut bicara. Dia melihat hanya ada Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana yang mewakili pemkot. Karena itu, dia meminta Whisnu tetap menyampaikan pokir tersebut kepada jajaran pemkot yang tidak datang. ’’Kami ingin kepastian bahwa Mas Whisnu benar-benar menyampaikan pokir ini kepada pemkot,’’ kata anggota komisi A tersebut.
Dalam rapat itu, sebenarnya ada Kabag Hukum Ira Tursilowati. Namun, dia tidak duduk di kursi yang biasanya ditempati para pejabat dinas. Ira duduk di kursi samping di dekat rombongan kesekretariatan DPRD.
Reni Astuti yang memimpin rapat menjelaskan, rapat paripurna sebenarnya hendak dibatalkan gara-gara wabah korona. Namun, pimpinan dewan memutuskan untuk tetap melanjutkan rapat dengan catatan tidak perlu dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD). ’’Saya sendiri yang telepon Sekda Pak Hendro supaya lurah, camat, dan perwakilan dinas tidak perlu datang untuk meminimalkan kontak,’’ jelas politikus PKS tersebut.
Tak lama kemudian, berkas salinan pokir itu datang. Para anggota dewan tidak lagi menginterupsi jalannya rapat. Reni berharap pemkot memikirkan realisasi anggaran pokir tersebut. Sebab, itulah amanah dari para konstituen ke setiap wakil rakyat. ’’Usulan 2017 sudah dibatalkan. Hingga sekarang, jasmas tidak cair. Kami berharap pokir yang kami serap itu bisa direalisasikan,’’ tuturnya.