Pengesahan Perubahan Nama Jalan Ditunda
SURABAYA, Jawa Pos Kebijakan legislatif untuk meniadakan rapat bersama pihak eksekutif berdampak pada pembahasan sejumlah peraturan. Salah satunya, peraturan daerah (perda) terkait dengan perubahan nama jalan. Dewan memutuskan untuk menunda pengesahannya.
Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan Khusnul Khotimah menilai, sejatinya tidak ada masalah dalam pembahasan. Sebab, perda itu sudah final. Eksekutif dan legislatif sudah sepakat untuk mengubah 9 nama jalan dari 11 ruas jalan yang diusulkan. ”Itu sudah selesai pembahasannya, tinggal pengesahan,” ujarnya kemarin (19/3).
Hasil rapat bersama OPD (organisasi perangkat daerah) terkait juga sudah rampung. Laporannya sudah diserahkan ke pimpinan dewan. Seharusnya, perda tersebut disahkan pekan ini agar bisa segera ditindaklanjuti pemkot untuk perubahan administrasi kependudukan warga. ”Tapi, sepertinya ditunda,” kata Khusnul.
Politikus PDIP itu menyatakan, meski pengesahannya ditunda, pihaknya meminta pemkot tetap mendata warga terdampak. Masyarakat harus diberi sosialisasi untuk melakukan perubahan alamat pada KTP (kartu tanda penduduk). ”Itu yang paling krusial dan harus disegerakan,” ucap politikus PDIP itu.
Di sisi lain, Ketua Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengaku sudah menerima laporan dari pansus. Namun, banmus belum bisa memastikan kapan akan merapatkan perda itu untuk dibahas dalam sidang paripurna.
Sebab, bukan hanya rapat bersama OPD yang ditiadakan. Beberapa agenda rapat di internal dewan juga terpaksa ditunda sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan pemerintah pusat untuk melakukan social distancing. ”Kami harus mematuhi itu untuk sementara ini,” kata pejabat yang akrab disapa Awi itu.