Imbas Korona, Pelantikan PPS Tiga Gelombang
TAHAPAN pilwali Surabaya terus berjalan dalam bayangbayang persebaran virus korona. KPU Surabaya melakukan sejumlah penyesuaian agar tidak ada potensi penularan virus berbahaya tersebut. Sebab, Covid-19 itu sangat berisiko cepat menular dan tidak bisa diprediksi.
Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyebutkan, yang paling dekat adalah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) di level kelurahan. Di setiap kelurahan ada tiga orang. Jadi, total ada 462 orang untuk 154 kelurahan se-Surabaya. ’’Karena ada persoalan wabah korona ini, pelantikan nanti dipisah menjadi tiga gelombang. Satu gelombang untuk 10 kecamatan, lalu 10 kecamatan, dan 11 kecamatan,” jelas Syamsi kemarin.
Sesuai jadwal, pelantikan tersebut akan berlangsung pada Minggu (22/3). Rencananya, pelantikan tersebut diselenggarakan di kantor KPU Surabaya. ’’Kami menghindari membuat kerumunan. Dengan pelantikan yang bergelombang itu, kerumunan jadi berkurang,’’ tambah Syamsi.
Selain itu, yang cukup krusial adalah tahap verifikasi faktual yang direncanakan mulai 27 Maret. Verifikasi tersebut diperlukan untuk mengecek kesesuaian data dukungan pasangan calon M. Yasin-Gunawan dengan pernyataan warga. Pengecekan tersebut bukan uji petik, melainkan sensus. Petugas akan datang satu per satu ke rumah warga yang memberikan surat dukungan. Mereka akan bertanya kepada warga tersebut apakah benarbenar mendukung atau justru sebaliknya.
Menurut Syamsi, sesuai petunjuk kesehatan yang beredar saat ini, memang harus lebih berhatihati saat bertemu langsung dengan orang. Bahkan, untuk sementara diminta menghindari bersalaman. Nah, petugas verifikasi faktual itu membutuhkan masker dan hand sanitizer saat bekerja di lapangan. ’’Masker dan hand sanitizer saat ini menjadi kebutuhan yang cukup mendesak untuk petugas di lapangan,” jelas dia.
Namun, dengan aturan dana hibah yang ketat, KPU Surabaya tak bisa begitu saja mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dan belanja mereka. Bila ada perubahan tiba-tiba, itu bisa dianggap pelanggaran. ’’Kami akan mengajukan surat kepada pemkot untuk meminta bantuan masker dan hand sanitizer secukupnya. Suratnya segera kami ajukan ke pemkot,” imbuh Syamsi.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Surabaya Eddy Christijanto menyebutkan bahwa hingga kemarin dirinya belum menerima surat terkait dengan permintaan bantuan masker dan hand sanitizer dari KPU Surabaya. Namun, pihaknya mempersilakan bila mereka ingin mengajukan hal itu. ”Diajukan saja, nanti dipertimbangkan,” jelas Eddy kemarin.
Eddy mengungkapkan bahwa saat ini memang banyak pihak yang meminta bantuan masker dan hand sanitizer kepada pemkot. Namun, pemkot tentu akan mempertimbangkan dengan lebih matang sektor mana saja yang didahulukan.