Panwaskel Masih Dapat Gaji Maret
Ada Yang Balik Jadi Musisi
SURABAYA, Jawa Pos – Kabar menggembirakan untuk panitia pengawas kelurahan (panwaskel) di Surabaya. Mereka akan mendapatkan gaji untuk Maret ini. Sebelumnya, ada edaran bahwa gaji panwaskel tidak bakal dibayarkan Maret ini.
Namun, ada edaran baru dari Bawaslu RI yang ditujukan ke Bawaslu provinsi untuk diteruskan ke Bawaslu kota. Dalam surat edaran tersebut, ada kekhususan terkait dengan panwaskel. Mereka yang dilantik setelah 14 Maret tidak diberi honorarium. Sebaliknya, yang dilantik sebelum 15 Maret memperoleh honorarium. Edaran itu diterima Bawaslu Surabaya kemarin (28/3). ’’Panwaskel di Surabaya dilantik serentak pada 13 Maret,’’ kata Agil kemarin.
Setelah dilantik, panwaskel bertugas ikut serta mengawasi verifikasi administrasi surat dukungan calon perseorangan. Selain itu, mereka diminta mengawasi rekrutmen panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan. Karena itu, panwaskel di Surabaya pun akan menerima honorarium atas kinerja mereka. Sesuai dengan aturan, setiap bulan panwaskel mendapatkan honor Rp 1,1 juta. ’’Mungkin cairnya atau dibayarkan April,’’ ujar Agil.
Sudah ada aturan bahwa kinerja panwascam dan panwaskel bakal dibekukan mulai 31 Maret. Sebab, tahapan dalam pilwali Surabaya juga dihentikan sementara waktu. Penyebab utamanya adalah persebaran virus korona yang melanda di hampir semua provinsi dan kota-kota besar di Indonesia. Termasuk di Surabaya. ’’Pengawasan ditunda mulai 31 Maret sampai batas waktu yang belum ditentukan,’’ ungkap Agil.
Sementara itu, pembekuan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pengawas kecamatan (panwascam) disikapi dengan pasrah. Mereka pun kembali ke pekerjaan atau aktivitas masing-masing sampai ada panggilan lagi dari KPU dan Bawaslu Surabaya.
Anggota PPK Wonokromo Syamsul Arifin menuturkan, dirinya memang sudah menerima surat terkait dengan penghentian sementara tahapan. Dia pun menyadari bahwa badan ad hoc itu bekerja sesuai dengan tahapan yang berjalan. ’’Karena honor yang diterima berdasar kegiatan,’’ ucap Syamsul kemarin.
Dia mengungkapkan, setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, para anggota PPK tentu akan kembali ke pekerjaan masing-masing. ’’Ya, mau bagaimana lagi, kondisinya seperti ini. Kami kembali ke habitat. Sing mbecak ya mbecak maneh,’’ kata Syamsul. Dia bakal kembali menjadi periset di sebuah konsultan publik di kawasan Ketintang.
PPK juga bertugas memberi tahu para PPS. Menurut Syamsul,
PPS di wilayah Kecamatan Wonokromo sudah menerima kondisi tersebut. ’’Mereka sudah dapat surat penetapan. Terus, ditumpuki surat perubahan tahapan itu,’’ jelas dia.
Anggota Panwascam Dukuh
Pakis Hansen Krisbiantoro Pusung juga sudah tahu kabar pembekuan panwascam. Dia pun memilih pasrah dengan kondisi tersebut. ’’Saya kembali menjadi musisi di gereja. Ada yang usaha warung kopi ya kembali ke aktivitasnya,’’ jelas Hansen.
Sebelum pembekuan mulai 31 Maret tersebut, panwascam diminta merampungkan laporan pelantikan panwaskel. ’’Tugasnya belum berat kok. Ini sudah diberesin semuanya,’’ ungkap dia.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menjelaskan, hingga kemarin belum ada perubahan lagi tentang tahapan. Artinya, penundaan tahapan serta pembekuan sementara PPK dan PPS masih tetap seperti kebijakan sebelumnya. ’’Belum ada surat edaran lagi terkait dengan tahapan,’’ jelas Syamsi kemarin.
Akibat pembekuan itu, PPK dan PPS tidak bisa digaji selama masa penundaan tersebut. PPS yang sudah menerima surat penetapan ternyata batal dilantik. Mereka langsung diberi surat penundaan tersebut.