Tutup Tol hingga Jalur Tikus
Rencana karantina wilayah atau lockdown Jakarta tinggal menunggu persetujuan presiden. Dari sisi persiapan, semua instansi sudah menyatakan siap. Bahkan, Polda Metro Jaya kemarin (29/3) telah menyusun simulasi penutupan semua akses masuk Jakarta.
HAL itu terungkap dalam telegram Kapolda Metro Jaya bernomor STR/414/III/OPS.2/2020. Dalam surat itu disebutkan, Kabagops Polda diminta membuat rencana pengamanan penutupan jalan atau alih jalur kendaraan keluar masuk Jakarta. Penutupan diberlakukan di jalan tol, arteri, hingga jalan kampung. Dalam telegram itu juga disebutkan, penutupan jalan akan dilakukan bersama TNI dan Jasa Marga
Kabagops diminta segera menyiapkan rencana pengamanan.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menjelaskan, telegram tersebut masih sebatas rencana. ”Rencana untuk simulasi,” ujarnya.
Simulasi itu bertujuan untuk memastikan kelancaran karantina wilayah. Selama ini belum dikenal dengan mendalami apa itu karantina wilayah. Karena itu, dengan simulasi tersebut, polda akan siap bila pemerintah memutuskan karantina wilayah. ”Artinya, ini wujud antisipasi polda, ya dengan simulasi,” terang Yusri.
Telegram tersebut ditujukan agar setiap Kabagops di tiap polres membuat rencana pengamanan. Mereka juga diminta memetakan akses keluar masuk hingga data personel masingmasing. ”Nah, telegram ini minta data-data itu ke polres,” ucapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Menurut Yusri, apa pun keputusan pemerintah, polda siap menjalankannya. ”Semua menunggu keputusan ya,” tutur mantan Kabidhumas Polda Jawa Barat tersebut.
Sementara itu, Korlantas Polri hingga kemarin belum membuat rencana pengamanan penutupan akses. Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin mengatakan, Korlantas sifatnya hanya mendukung polda bila karantina wilayah diberlakukan di DKI Jakarta.
Namun, jika sudah ada keputusan karantina wilayah, Korlantas segera membuat rencana pengamanan. ”Kami tetap menunggu keputusan dulu,” ujar anggota Polri yang ahli dalam pengaturan lalu lintas mudik itu.
Sebelumnya, Benyamin mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu instruksi pemerintah. Apakah akan ada larangan mudik atau sekadar imbauan. ’’Kebijakan Polri akan mengikuti pemerintah,” jelasnya. Bila mudik dilarang, korlantas akan menyiapkan skenario berupa pemblokadean akses di DKI Jakarta. Semua akses akan ditutup dengan mengerahkan polres dan polsek. Mulai tol, jalan nasional, hingga jalan tikus yang mengarah ke luar Jakarta. ’’Polsek bisa menutup itu,” terangnya.
Bukan hanya Polri yang bersiap dengan karantina Jakarta. PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga mulai mengurangi jadwal keberangkatan kereta. Ada 28 KA jarak jauh yang keberangkatannya dibatalkan mulai lusa hingga 1 Mei. KA tersebut memiliki jadwal keberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Jakarta Kota.
Kepala Humas PT KAI Daop 1 Eva Khairunisa menyatakan, pembatalan itu merupakan langkah antisipasi untuk menekan persebaran Covid-19. ”Meski terdapat beberapa pengurangan jadwal, (PT KAI) Daop 1 Jakarta memastikan bahwa jarak antar penumpang di dalam kereta tetap akan diatur oleh petugas,” ucapnya.
Saat ini volume penumpang juga tidak sepadat di waktu normal. Untuk stasiun keberangkatan di area Daop 1 Jakarta, rata-rata terdapat penurunan hingga 70 persen. ”Calon penumpang yang terdampak pembatalan KA pada kurun waktu tersebut dapat mengajukan pengembalian bea tiket secara penuh 100 persen di luar bea pesan,” katanya. Pada pembatalan kali ini, PT KAI tidak mengalihkan penumpang ke perjalanan KA lainnya.
Sementara itu, pantauan Jawa Pos, Stasiun Gubeng, Surabaya, kemarin tampak lengang. Padahal, biasanya ada ratusan orang yang berebut keluar gerbong. Menurut data PT KAI Daop 8, angka kedatangan turun drastis. Jika biasanya mencapai 8.000–9.000 orang per hari, saat ini hanya 20–25 persennya. ”Jumlah penumpang yang turun hanya berkisar 2.000 sampai 3.000 orang,” ujar Humas PT KAI Daop 8 Suprapto. Jumlah itu pun merupakan data kedatangan dari 32 kedatangan KA yang masih beroperasi.
Hingga kemarin, total ada 18 perjalanan KA yang dibatalkan. Pembatalan tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan merebaknya Covid-19. Dari jumlah kereta yang dibatalkan itu, ada beberapa yang terhubung dengan zona merah daerah Covid-19 seperti Jakarta. Total ada tujuh kereta yang perjalanannya berakhir di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. ”Beberapa kereta lain juga kami perpendek perjalanannya,” ujar Suprapto.
Meski banyak perjalanan yang dibatalkan, masih ada dua kereta relasi Surabaya–Jakarta yang tetap memberikan pelayanan, yakni kereta Argo Anggrek dan Dharmawangsa. ”Memang pengurangan perjalanan kereta yang kami lakukan akan bertahap dan sistematis. Sambil melihat perkembangan kondisi Covid-19,” katanya.
Karena pembatalan dan pengurangan kapasitas kereta hingga separo tersebut, PT KAI Daop 8 memberikan layanan pengembalian 100 persen untuk penumpang. Hingga kemarin tercatat ada 44.400 orang yang menerima refund. Jumlah itu diprediksi bertambah seiring dengan perpanjangan masa darurat korona.
Selain itu, pemeriksaan penumpang diperketat. Penumpang yang suhu badannya di atas 38 derajat Celsius dilarang naik. ”Tiket kereta yang bersangkutan maupun pengantar akan kami kembalikan penuh,” jelasnya.
Dewan Gubes FKUI Surati Jokowi
Desakan untuk me- lockdown Jakarta juga sempat disampaikan Dewan Guru Besar (Gubes) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kepada Presiden Jokowi. Dalam surat yang beredar viral itu, presiden diminta menerapkan local lockdown di Jakarta. Cara itu dianggap bisa meminimalkan persebaran virus korona.
Ketua Dewan Gubes FKUI Prof dr Siti Setiati SpPD dalam suratnya menyebutkan bahwa local lockdown atau karantina wilayah dapat memutus rantai penularan infeksi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum persebaran Covid-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan.
Menurut Siti, karantina wilayah akan memudahkan negara dalam menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit. Pelaksanaan local lockdown dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan pemerintah daerah. Namun, sesuai ketentuan, pemerintah juga harus menanggung hajat hidup warga
Jakarta selama masa lockdown.
Para guru besar FKUI bahkan mencantumkan perhitungan kebutuhan seandainya lockdown diberlakukan di Jakarta selama dua minggu. Total dana yang harus dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah dianggap mampu menanggung dana sebesar itu. Sebab, total penerimaan pajak negara sampai November 2019 saja mencapai Rp 1.312,4 triliun ( selengkapnya lihat grafis).
Update Kasus Korona
Jumlah kasus pasien terinfeksi Covid-19 terus bertambah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, pada periode 28 Maret hingga 29 Maret 2020, terdapat penambahan 130 orang positif. Dengan demikian, total pasien positif menjadi 1.285 orang.
”Hingga hari ini kami sudah memeriksa 6.500 sampel. Penambahan kasus positif ini menggambarkan masih ada penularan di tengah masyarakat,” kata Yuri (sapaan Achmad Yurianto) kemarin.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat, sebanyak 5.816 orang telah mendaftar sebagai relawan Covid-19 terhitung sejak Rabu (25/3) hingga Sabtu (28/3) pukul 17.00 WIB. Dari 5.816 itu, kebanyakan mendaftar untuk tenaga nonmedis, yakni 4.008 orang. Sedangkan untuk relawan medis dan tenaga medis sebanyak 1.808 orang.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dandi Prasetia menjelaskan, para relawan tersebut mendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Terbanyak dari Jawa Barat, yakni 1.445 orang. ” Terbanyak kedua dari DKI Jakarta, yakni 1.384 orang,” katanya. Berikutnya dari Jawa Timur 559 orang, Banten 402 orang, dan Jawa Tengah 348 orang.