Pengadaan Barang dan Jasa Stop Dulu
Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
SURABAYA, Jawa Pos – Kondisi darurat atas bencana nonalam seperti wabah virus korona berdampak pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Seluruh kepala daerah diminta menghentikan semua pengadaan yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat.
Itulahyangtertuangdalamsuratedaranmenteri keuangannomorS-247/MK.07/2020.Dalamsurat yangbersifatsangatsegeratersebut,seluruhgubernur, bupati, dan wali kota diminta menghentikan pengadaanbarangdanjasayangbersumberdari danaalokasikhusus(DAK).DiSurabaya,nilaiDAK dari pusat yang digelontorkan mencapai Rp 2,1 triliun. Anggaran itu dibagi ke sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menunjang program yang telah direncanakan
Proses pengadaan mobil ambulans bisa tetap jalan. Sebab, jika bisa segera direalisasikan, penambahan mobil ambulans justru bisa menunjang penanganan Covid-19.’’
WHISNU SAKTI BUANA Wakil Wali Kota Surabaya
g
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam menanggulangi persebaran Covid-19. ’’Jadi, semua jenis pengadaan yang bersumber dari DAK harus dihentikan. Baik yang sudah masuk lelang maupun belum,’’ ujarnya kemarin (29/3).
Namun, ada kebijakan khusus di sektor pendidikan dan kesehatan. Program di dua bidang itu masih bisa dilaksanakan meski pendanaannya berasal dari pusat. ’’Khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan masih bisa jalan,” kata pria yang juga menjabat ketua DPRD Surabaya tersebut.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjelaskan, penghentian pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK sejatinya tidak berdampak signifikan ke sejumlah program. Sebab, kekuatan APBD Kota Surabaya masih mencukupi.
Tahuninimemangadapenurunan nilai DAK yang digelontorkan pemerintah pusat. Dari Rp 2,3 triliun menjadi Rp 2,1 trilun. Atau, turun Rp 200 miliar dari tahun sebelumnya. Penurunan itu disebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal. ”Karena dari APBD sudah cukup,” jelasnya saat dimintai konfirmasi kemarin.
Whisnu menyebutkan, alokasi DAK untuk program pembangunan maupun pengadaan fisik tidak banyak. Paling banyak justru di sektor pendidikan dan kesehatan. ”Nah, dua program itu kan tidak terdampak SE (surat edaran, Red) itu. Jadi, tidak ada masalah,” terang wakil ketua DPD PDIP Jatim tersebut.
Saat ini program yang bersumber dari DAK dan sudah masuk proses lelang hanya pengadaan ambulans. Nilainya sekitar Rp 3,1 miliar. Menurut Whisnu, pengadaan ambulans bisa tetap jalan. Sebab, jika segera direalisasikan, penambahan ambulans justru dapat menunjang penanganan persebaran Covid-19 di Kota Pahlawan.
Hari ini (30/3) pemkot mengadakan rapat bersama OPD terkait untuk membahas penghentian pengadaan barang dan jasa tersebut.
Whisnu menuturkan bahwa pihaknya akan menginventarisasi program mana saja yang distop. ”Besok (hari ini, Red) kami bahas bersama soal itu,’’ katanya.
Di sisi lain, surat edaran menteri keuangan tersebut tidak berdampak pada pengadaan armada Suroboyo Bus. Dinas perhubungan (dishub) tetap melanjutkan pengadaan armada Suroboyo Bus tahun ini. Sebab, tidak ada anggaran dari pusat yang dipakai.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Surabaya Sunoto menegaskan, pengadaan Suroboyo Bus tidak menggunakan dana dari pusat. Anggarannya murni bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). ”Jadi, tetap lanjut,” ucapnya.
Sunoto menyatakan, proses lelang untuk armada Suroboyo Bus telah berlangsung. Pemenang lelang atas pengadaan kendaraan jenis bus low deck tersebut adalah PT United Tractors Tbk (Astra International Group). Total, ada delapan unit yang didatangkan dari Eropa tahun ini. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 26 miliar. ”Barangnya impor, tapi tetap jalan. Tidak terdampak (Covid-19, Red),” ungkapnya.
Pengadaan ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Selama lima bulan ke depan, Sunoto yakin merebaknya virus korona saat ini sudah bisa teratasi. ”Jika melihat upaya pemerintah yang begitu masif, insya Allah selesai. Jadi, Agustus besok unit baru Suroboyo Bus sudah bisa dipakai,” tuturnya.
Sunoto mengungkapkan, persebaran Covid-19 juga berdampak pada jumlah penumpang Suroboyo Bus. Terjadi penurunan cukup drastis. Namun, dishub tidak mempersoalkannya. Sebab, pemerintah memang mengimbau masyarakat untuk sementara tidak menggunakan transportasi umum.
Selain Suroboyo Bus, pemkot melalui dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH) sedang mengajukan pembelian lima unit truk compactor untuk mengangkut sampah. Sekretaris DKRTH Ipong Wisnoe Wardono menyatakan bahwa pengadaan tetap dilakukan karena tidak ada anggaran dari pusat yang digunakan. ”Itu murni APBD,” katanya.
Ipong menjelaskan, proses lelang sudah selesai. Lima unit truk compactor ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus. Sebab, masih banyak truk pengangkut sampah yang baknya terbuka. Hal tersebut menuai keluhan dari pengguna jalan. ”Karena itu, kami usahakan semua truk nanti pakai compactor yang tertutup dan dilengkapi alat pemilah di belakang,” paparnya.