Stimulus Properti Tak Sesuai Ekspektasi

Samakan Persepsi Perbankan-Pengusaha

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah menjanjikan restrukturisasi kredit untuk sektor properti. Dengan demikian, para pelaku industri properti tetap bisa berbisnis di tengah persebaran virus SARS-CoV-2 seperti sekarang. Sayangnya, realisasi restrukturisasi kredit itu tidak semudah bayangan. Persepsi perbankan dan para pelaku industri properti tentang stimulus tersebut tidak sama.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengakui bahwa perbankan

masih cenderung setengah hati menerapkan instruksi insentif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti tertuang dalam POJK No 11/POJK.03/2020. ’’Harapan kami kan ada penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit seperti yang dijanjikan pemerintah. Tapi, perbankan justru menawarkan pengurangan bunga,’’ katanya saat dihubungi kemarin (4/5)

Dengan hanya adanya pengurangan bunga, para pelaku industri properti tetap harus membayar tanpa penundaan. Menurut Totok,

skema tersebut akan membuat cash flow semakin tertekan. Apalagi, prioritas pengusaha properti saat ini adalah pembayaran gaji karyawan dan menghindari PHK. ”Sementara itu, revenue kami turun drasti,” ungkapnya.

Totok menegaskan bahwa relaksasi kebijakan harus terealisasi dengan baik. Dengan demikian, para pengusaha tidak perlu mengorbankan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi aset mereka.

Dia menyebutkan, sektor realestat mencakup 13 bidang usaha. Sektor itu juga memiliki link terhadap 174 industri turunan serta menaungi 20 juta tenaga kerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. ’’Dengan demikian, pukulan terhadap bisnis properti tentunya juga akan berdampak besar terhadap ekonomi nasional,’’ jelasnya.

Terpisah, Ketua DPD REI Jatim Danny Wachid mengatakan, dalam masa pandemi sekarang ini, program rumah subsidi tetap berjalan dengan meniadakan segmentasi. Sebab, perbankan cenderung selektif dalam menyetujui kredit. Prioritas bank adalah ASN, TNI, dan Polri. Padahal, permintaan rumah subsidi terbesar dari karyawan swasta dan sektor informal.

’’Segmentasi itu perlu dihilangkan. Kalau mereka bisa bayar, kenapa tidak?’’ kritiknya kemarin.