Rawan Dipolitisasi, Demokrat Tak Setuju Usulan Pansus

DEMOKRAT dan Nasdem bergabung dalam satu fraksi. Namun, untuk urusan Covid-19, dua partai itu bersilang pendapat. Nasdem ngotot mengusulkan pembentukan pansus Covid-19. Demokrat memilih netral.

Herlina tidak ikut pemboikotan rapat bamus. Dia tetap hadir dalam rapat tersebut. Menurut dia, pembentukan pansus itu memang tidak diperlukan. ”Urgensinya apa? Tidak ada alasan kuat sehingga sampai dibentuk pansus segala,” ujarnya.

Dalam hal ini, dia sepakat dengan ketua dewan. Rapat di komisi sudah cukup untuk menjalankan fungsi kedewanan. Pembentukan pansus juga bisa membuat kisruh penanganan Covid-19 yang dilakukan pemkot.

Lebih jauh lagi bahkan bisa membuat pemkot tak lagi efektif dalam menangani pandemi. Langkah-langkah yang dilakukan pemkot bisa diganjal secara politis oleh dewan sehingga yang dirugikan adalah masyarakat.

Menurut dia, penanganan yang sedang dijalankan pemkot memang belum sempurna. Bahkan, menurut dia, masih jauh dari ekspektasi. Nah, jika dalam kondisi itu dewan memaksakan adanya pansus, Herlina menilai kerja gugus tugas Covid-19 bisa makin terganggu. Sebab, konsentrasi mereka terbelah.

Lalu, bagaimana soal politisasi usulan pembentukan pansus itu? Herlina menilai unsur politik sangat kental dalam pengusulan tersebut. ”Ya, politis nemen ini. Makanya nggak perlulah beginibeginian,” ujarnya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya Badru Tamam baru bisa memproses laporan itu hari ini. Dua pihak pelapor akan dimintai keterangan setelah BK mengadakan rapat internal.