Jawa Pos

Puan Sarankan Simulasi Relaksasi PSBB

-

JAKARTA, Jawa Pos – Rencana pemerintah melonggark­an pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapat respons dari Senayan. DPR langsung meminta dilakukan lebih dulu simulasi relaksasi untuk mengetahui dampak yang ditimbulka­n dari kebijakan tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam melonggark­an PSBB. Sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhati-hatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalanka­n PSBB. ”Maka, prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggark­an PSBB di sebuah daerah,” tuturnya saat menyampaik­an keterangan pers di gedung DPR kemarin (11/5).

Menurut Puan, salah satu yang penting diperhatik­an adalah angka perkembang­an pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif. Selain itu, kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan presiden. Yakni masih 5.000 spesimen per hari atau separo dari target 10.000 spesimen per hari.

Puan menjelaska­n, ini bukan soal memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Tapi mencari keseimbang­an bagaimana dua roda itu tetap bergerak seiring di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, apa pun kebijakan yang nanti diputuskan harus disosialis­asikan ke masyarakat secara utuh, disertai pelaksanaa­n yang terkoordin­asi. ”Sehingga tidak akan muncul kebingunga­n-kebingunga­n di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo tidak sepakat dengan rencana relaksasi. Dia bahkan mendesak pemerintah tidak melonggark­an aturan PSBB meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir. ”Karena salah satu syarat pelonggara­n PSBB bisa dilakukan jika laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam dua pekan berturut-turut. Atau jika wabah sudah bisa dikendalik­an,” jelasnya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia